Mudik Dilarang Kami Tetap Pulang, Lawan Pandemi dengan Silaturahmi.
Bila ditelisik, ada sindiran tentang kata pulang, karena tahun lalu mudik dilarang, tetapi boleh pulang kampung. Dan, ternyata peraturan mudik juga tidak sedisiplin peraturan yang ditetapkan dalam praktiknya. Tidak ketat.
Berikutnya, sikap berontak masyarakat justru mempertentangkan larangan mudik dengan lawan pandemi dengan silaturahmi.
Atas respon warganet seperti itu, terlebih dalam kondisi masyarakat yang masih terpuruk dan menderita, sementara berkumpul dengan keluarga adalah hiburan satu-satunya yang paling menggembirakan bagi masyarakat dan murah di saat Hari Raya, maka sewajibnya menjadikan pemerintah tidak hanya membuat kebijakan dan peraturan dari sudut pandangnya sendiri.
Bahasa larangan
Bahasa melarang mudik, malah tambah menyakitkan bagi masyarakat dan stakeholder yang terkait dengan urusan mudik.
Mengapa bahasanya bukan yang membikin rakyat lega, nyaman, tapi juga menjadikan masyarakat malah lebih diberikan kepercayaan untuk melawan pandemi, bukan bahasa melarang mudik.
Bila pemerintah tak melarang mudik, namun membuat peraturan mudik dengan protokol yang ketat dengan cara-cara persuasif, bukan menekan apalagi melarang. Lalu, melakukan sosialisasi peraturan protokol mudik yang ketat dengan masif, tentu masyarakat akan ada rasa bangga karena diberikan kepercayaan.
Kepercayaan pemerintah kepada masyarakat untuk dapat menjaga protokol kesehatan ketat dalam peraturan mudik, justru akan menjadi senjata ampuh dalam memerangi corona. Sebab dengan kepercayaan serta sanksi tegas bagi yang melanggar, justru akan ada kerjasama saling membahu antara rakyat dan pemerintah.
Untuk itu, kepada Bapak Presiden, semoga dapat mempertimbangkan kembali wacana larangan mudik lebaran yang sementara telah membikin rakyat tak nyawan.
Ajak rakyat bekerjasama dalam memerangi corona. Bukan malah membuat rakyat tambah jauh dari rasa memiliki pemerintahan di negeri ini.
