Saya juga membaca, kekecewaan beberapa anggota DPR RI di media massa, karena Presiden Jokowi yang sewajibnya menjadi teladan untuk kedisiplinan protokol kesehatan, justru memberikan contoh pelanggaran.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan pemerintah harus melakukan evaluasi setelah kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Sikka, NTT yang menciptakan kerumunan orang pada masa pandemi COVID-19. Sebab, kata politikus yang akrab disapa dengan panggilan Mufida ini, sosok Presiden Jokowi yang berstatus sebagai pemimpin Indonesia bisa menjadi teladan bagi rakyat dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes).
"Seharusnya menjadi bahan evaluasi. Kepala negara harus menjadi contoh bagi rakyat," kata Mufida kepada awak media di Jakarta, Rabu (24/2/2021).
Lebih parah dari Raffi?
Sejatinya, Presiden Jokowi sudah memberi contoh baik ketika tampil di publik, menjadi orang pertama di Indonesia yang menjalani vaksinasi. Tidak seperti Raffi Ahmad yang seusai divaksin pagi, malamnya langsung pesta dan berkerumun hingga membikin gaduh dan kisruh negeri ini.
Namun, atas kejadian di Maumere, sepertinya peristiwa Bapak Presiden bikin kerumunan lebih parah dari Si contoh milenial Raffi Ahmad yang sama-sama mencoreng diri sendiri.
Setelah di vaksin, pesan WHO yang juga digaungkan oleh pemerintah Indonesia, tetap harus disiplin prokes.
Masyarakat pun hingga kini masih sedih dan menyesalkan, mengapa harus Presiden Jokowi yang malah bikin kerumunan? Ini sama saja kejadian pemerintah yang membiarkan corona masuk Indonesia dan terus merajalela.
Di mana analisis pihak Istana? Apa tidak terbaca sebelumnya bila rakyat yang jarang melihat Presidennya secara langsung, mau mereka pendukung atau bukan, tentu tetap ada keinginan melihat Presiden secara langsung dari dekat, sebab kesempatan belum tentu datang dua kali.
Jadi, tentunya kerumunan itu juga bukan hanya karena persoalan rakyat Maumere cinta Presiden, pendukung Presiden, dan pemilih Presiden. Tetapi karena ingin melihat Presiden Indonesia dari dekat, sebab kesempatan langka.
Bila Raffi dianggap melanggar prokes setelah divaksin dan dipanggil Istana untuk dinasihati dan lepas dari jerat hukum, siapa yang akan memanggil Presiden? Mungkinkah pihak Istana? Atau polisi? Atau siapa?
Yang pasti, masyarakat sangat membutuhkan keteladanan protokol kesehatan (prokes) yang tegas, konsisten, dan implementasi benar di masyarakat dan di hadapan hukum.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H