Mohon tunggu...
Supartono JW
Supartono JW Mohon Tunggu... Konsultan - Pengamat dan Praktisi
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Mengalirdiakunketiga05092020

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Presiden Sebut PPKM Tak Efektif, Cermin Budaya Permisif?

31 Januari 2021   22:28 Diperbarui: 31 Januari 2021   22:33 457
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sangat terlambat, bila baru sekarang Presiden bicara ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan PPKM yang memang sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Pasalnya, esensi dari PPKM adalah membatasi mobilitas, tetapi Presiden melihat  di implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten. Sudah begitu,
PPKM pun berdampak pada penurunan ekonomi yang tidak perlu dikhawatirkan, selama PPKM mampu menekan kasus positif Covid. Tetapi ternyata yang terjadi tidak sepeeti yang diharapkan. Ekonomi menurun, kasus pun terus meningkat.

Atas kondisi ini, dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi menginstruksikan agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk terlibat lebih sering  memberi contoh kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Harapannya,  untuk contoh kedisiplinan itu, Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan  Menko nanti  men-drive agar di lapangan betul-betul terimplementasi. Pun harus melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog dalam keterlibatan dan kerja sama bersama pemerintah dan diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.

Budaya permisif, tak tegas

Sayang memang, kebijakan PPKM yang  telah berlangsung dua jilid, pertama dilangsungkan pada 11 hingga 25 Januari 2021. Sementara, jilid kedua dilaksanakan mulai 26 Januari hingga 8 Februari, namun hari ini dinyatakan tak efektif oleh Presiden.

Meski pernyataan Presiden menjadi kontradiksi dengan kenyataan. Sebab, pelaksanaan PPKM jilid II, pemerintah justru mengendorkan sejumlah aturan, salah satunya, pemerintah mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal hingga restoran beroperasi sampai pukul 20.00 WIB. Padahal, pada PPKM jilid pertama, baik mall dan restoran hanya diizinkan beroperasi sampai pukul 19.00 WIB.

Bila faktanya PPKM jilid I saja tak tegas dan tak disiplin dalam pelaksanaan, PPKM jilid II malah dikendorkan. Tetapi, Presiden menyatakan tak efektif. Ini mana yang mau diikuti?

Ada PPKM pun kasus positif Covid-19 justru terus melangit. Malah secara kumulatif, sejak awal pandemi sampai dengan Minggu (31/1), jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 1.078.314 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 873.221 dinyatakan sembuh, dan 29.998 meninggal dunia.

Jadi bingungkan? PSBB sudah, PPKM sudah. Tapi semuanya tidak ada yang berhasil. Bila sampai ada kebijakan lockdown pun, mustahil akan berhasil, bila para petugas pemerintah masih tak tegas dan disiplin. Rakyat juga tetap abai. Masih kental budaya permisif, terbuka, membolehkan, mengizinkan, memaafkan, longgar hingga para pelanggar melenggang.

Namun, apa pun kebijakan yang dilakukan, memang akan sulit berhasil meredem corona yang justru tak mengenal budaya permisif, bila para petugas negara tak dapat diandalkan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun