Sebetulnya alasan yang disampaikan Muhadjir logis, namun bila niat memberi bansos tanpa ada pemikiran lain, mengapa harus berpikir bila diberikan tunai, si penerima akan memandaatkan untuk apa. Seharusmya, hal seperti itu bukan lagi urusan yang memberi (pemerintah).
Namun, gara-gara bansosnya berbentuk sembako, malah menjadi lahan untuk korupsi. Terlebih sangat masuk akal, saat
alasan pemerintah melakukan penunjukan langsung dari vendor penyedia sembakonya, tanpa menggelar tender adalah untuk mempercepat proses penyaluran. Ini seperti akal-akalan saja.
Terlebih saat itu pun Presiden memberikan batas, 5 hari harus bansos sudah wajib tersalur. Jadi, menyoal bansos yang akhirnya dikorupsi ini, sepertinya memang sudah ada skenario. Tidak ada tender, harus tersalur dalam 5 hari. Maka, pantaslah hasil korupsinya puluhan miliar.Â
Mungkinkah "otak" korupsi hanya berhenti pada menteri sosial yang notabennya adalah elite dari sebuah partai? Apa tidak ada pihak lain yang turut menjadi sutradara korupsi bansos ini? Rasa tidak mustahil bila korupsi bansos dan korupsi-korupsi lainnya tak ada mata rantai lain yang terlibat.
Kini, meski Muhadjir menyebut bansos akan menjadi tunai bukan program baru gara-gara ada korupsi, nampaknya hanya sekadar kata-kata saja, namun publik pun paham arahnya.
Bila Muhadjir akan meyakini pelaksanaan BST bisa lebih diawasi karena proses penyalurannya tidak dilakukan dengan penunjukan langsung vendor, tapi langsung ditransfer, melalui jasa PT Pos misalnya, apakah yakin penyaluran dana itu betul-betul tepat sasaran dan tidak akan ada pungli lagi?
Bila elite partai dan para pemimpin saja terus meneladani perbuatan korupsi, rasanya diubahnya bansos menjadi tunai pun akan ada pihak yang ikut-ikut korupsi dan bisa jadi, bayak warga masyarakat yang tidak lagi menjadi penerima karena ada akal-akalan lagi.
Susah, bila yang harus menjadi teladan saja masih mencintai yang bukan milik. Masih mau menguasai hak orang lain, maka rakyat di bawah pun tak mau ketinggalan meneladani mencintai dan menguasai bansos yang bukan milik