Sebelum kursi diraih, janjinya untuk wong cilik. Ternyata, setelah wong cilik yang memang sebagian besar miskin harta dan ilmu karena belum mengenyam bangku sekolah lalu mudah "dihasut" dengan akal "licik", kini semua janji tinggallah janji.Siapa yang menjanjikan dan lalu dapat suara wong cilik dari akal liciknya, langsung lepas landas "ngacir" tinggalkan wong cilik.
Satu periode kepemimpinan, tak amanah untuk wong cilik. Kini di periode kedua yang bahkan masih di tahun awal, wujud asli siapa "mereka" semakin ditunjukkan oleh mereka sendiri.
Berbagai persoalan yang mengangkut hajat hidup rakyat, menyangkut keadilan, hukum, kesejahteraan, dll terus "diobok-obok" seenak mereka demi memenuhi  kedaulatan cukong.
Tak perlu lagi mengulang dan mengidentifikasi apa saja yang telah mereia perbuat dan terus menyakiti hati rakyat. Terbaru, lihatlah sandiwara bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/10/2020), sampai mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Bahkan, pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. Ada apa sampai dipercepat? Tentu ada "sesuatu". Dan, alasannya dibuat logis, yaitu DPR mempercepat penutupan masa sidang karena pertimbangan ada anggota DPR, staf DPR dari unsur ASN dan staf anggota yang terpapar Covid-19. Wah, logis, kan?
Lebih miris lagi, dalam sidang itu ada pemandangan yang tak pantas, terlebih sidang disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi.
Nampak jelas arogansi pemimpin sidang yang hanya membela kepentingan "mereka" bukan kepentingan rakyat. Bahkan adegan arogan pemimpin sidang yang membuat walk out anggota fraksi, kini sudah tersebar dan viral di media sosial.
Sangat jelas, Fraksi Partai Demokrat sempat beberapa kali melakukan interupsi dan meminta pimpinan DPR mempertimbangkan untuk menunda pengesahan RUU Cipta Kerja dalam pengambilan keputusan tingkat II tersebut. Tapi apa yang terjadi?
Pimpinan sidang tak menggubris, bahkan Fraksi Partai lain pun berteriak mendukung pimpinan sidang. Kesempatan interupsi Fraksi Partai Demokrat tak diberikan oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Fraksi Partai Demokrat pun memutuskan walk out dari Rapat Paripurna dan menyatakan tidak bertanggungjawab. Apa yang dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat pun diikuti oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Artinya, pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi salah satu agenda rapat paripurna sekaligus sebagai agenda penutupan masa sidang disetujui terutama oleh Partai yang katanya untuk wong cilik, dan didukung oleh partai-partai yang juga sudah lupa mereka ada karena siapa dan katanya untuk siapa, yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP. Dan, aneh juga untuk PAN yang ikutan menerima meski malu-malu dengan tetap kasih embel-embel catatan.
