Samboja Layak Dipertimbangkan Jadi Pilihan Ibu Kota Negara Republik Indonesia

Dalam Beberapa pekan ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sedang giat giatnya melakukan survey lokasi dalam upaya mencari lokasi terbaik untuk pemindahan ibukota Republik Indonesia kelak. 

Memang semuanya masih berproses dan masih akan melewati tahapan yang panjang walau sepertinya  tahapan tersebut hanya masalah waktu mengingat semua yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi hampir semua dapat di eksekusi apalagi melihat perbandingan anggota DPR di parlemen yang mendukung Presiden Jokowi menjadi mayoritas jumlahnya.

Dari beberapa aspek yang sering djadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan lokasi ibukota baru maka penulis menyarankan dan memprediksi lokasi yang sesuai untuk dijadikan ibukota adalah Propinsi Kalimantan Timur dengan beberapa keunggulan dibandingkan beberapa kandidat lain di propinsi  yang berbeda.

Dari kandidat yang pernah mengemuka di wilayah Propinsi Kalimantan Timur yakni Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Paser Penajam Utara penulis mengusulkan agar ibukota tsb kelak berada diperbatasan antara 2 kabupaten tersebut tepatnya di pertemuan atau persinggungan antara 3 kecamatan yakni kecamatan  sepaku di kabupaten Paser Penajam Utara dengan Kecamatan Samboja dan Kecamatan Loa Janan di Kabupaten Kutai Kertanegara. 

Lokasi ini berada disepanjang jalan lintas (jalan negara) antara kota balikpapan dan kota samarinda. Kecamatan Loa Janan berada di sisi utara dan kecamatan Samboja di sisi selatan jalan tsb. 

Jalan Tol yangsebentar lagi akan diresmikan pada bulan Mei 2019 ini juga melintasi kecamatan Samboja. Adalah lebih baik jika ibukota yang baru kelak tidak berbatasan langsung dengan kota Balikpapan dan samarinda karena kedua kota tersebut sudah cukup berkembang dan alangkah lebih baik membuka kota baru karena biaya hampir sama dan secara langsung juga membuka kutub perkembangan ekonomi yang baru. Jika dirasakan masih kurang luas dapat melibatkan Kecamatan Loa Kulu disebelah utara kecamatan Loa Janan.

Infrastruktur

Dilihat dari infrastruktur maka dari beberapa kandidat tersebut infrastruktur di Kalimantan Timur adalah paling memadai dimana sudah terdapat 2 buah bandara internasional di sekitar kandidat lokasi tersebut. Bandara yang dimaksud adalah bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS), Sepinggan Balikpapan yang pada tahun 2018 ini menempati bandara terbaik kedua di dunia dari segi pelayanan, fasilitas dan lain lain untuk kategori kapasitas 5 s/d 15 juta penumpang pertahun yang diberikan oleh  Airport council International (ACI) ; antaranews,maret 2018. Adapun jumlah penumpang tahun lalu di bandara SAMS lebih dari 10 juta penumpang dan sudah melayani rute domestik dan international yakni ke Singapura. Panjang landasan paju saat ini dari bandara SAMS masih 2500 meter dan mungkin masih penambahan untuk dapat menyamai atau melampaui panjang landasan paju di bandara Soekarno Hatta 3660 m, bandara Kualanamu 3.750m, Hang Nadim Batam 4.025 m dan Changi Singapore 4.000 m. Sedangkan bandara lain yang berdekatan adalah bandara Aji Pangeran Tumenggung  (AJI) Pranoto Samarinda yang memiliki landasan pacu sepanjang 2,250 m x 45 m yang sudah melayani penerbangan rutin ke Sabah dan Serawak di Malaysia serta Brunai dan Singapura yang masih sangat memungkinkan dikembangkan lagi. Dengan adanya dua bandara yang berjarak kurang dari 100 km dari lokasi ibukota kelak maka dapat diharapkan tidak akan terjadi over kapasitas dalam jangka pendek ini di kedua bandara tersebut dan biaya pengembangannya tidak terlalu membebani anggaran pemindahan ibukota yang kelak akan dilaksanakan. Keuntungan lainnya memiliki dua bandara yang berdekatan sekaligus, jika terjadi hambatan atau crowded di satu bandara maka ada alternatif lain yang siap digunakan.

Dari segi pelabuhan laut terdapat dua buah pelabuhan yang sudah melayani pelayaran kapal PELNI yakni pelabuhan Semayang di kota Balikpapan serta Pelabuhan Samarinda di kota samarinda. Kedua pelabuhan tersebut berada di dalam teluk sehingga relatif lebih aman dari gelombang dan abrasi air laut. Keduanya perlu dikembangkan dan dilengkapi dengan pelabuhan peti kemas dengan kapasitas yang memadai. Pelabuhan alternatif lain adalah pelabuhan Pondong di Paser Penajam utara yang lokasinya berada di teluk balikpapan yang berseberangan dengan pelabuhan Semayang. Jika menginginkan pelabuhan baru juga dapat dikembangkan seputar teluk balikpapan mengarah ke aliran sungai Wain.

Jalan toll yang sebentar lagi di resmikan menghubungkan Kota Samarinda di utara dan Kota Balikpapan di selatan akan dapat mempersingkat perjalanan darat yang semula 3 jam menjadi sekitar 1 jam dan seiring dengan perjalanan waktu harus dipersiapkan jalan toll baru dan alternatif moda transportasi darat yang lain supaya jangan mengulang kesalahan Kota Jakarta yang terlambat mengantisipasi akan hal tersebut.

Geo Politik

Dari aspek Geopolitik khususnya aspek keamanan ibukota kelak atas kemungkinan invasi udara dari pihak negara yang suatu saat berseberangan dengan Indonesia juga perlu dipikirkan.Jika Sulawesi Barat yang dipilih mungkin dari aspek pertahanan udara lebih terbuka karena relatif lebih dekat dengan perbatasan dengan negara lain. 

Adapun jarak antara wilayah kecamatan Samboja dengan kota Nunukan yang merupakan kota yang berada diperbatasan dengan negara Malaysia memiliki jarak sejauh 525 km garis lurus. Jarak ini hampir 4 kali lipat jarak garis lurus antara kota Ujung Genteng di ujung selatan pulau jawa Propinsi Jawa Barat dengan Ibukota DKI Jakarta.

Memang dari segi jarak ini posisi propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah lebih jauh dari perbatasan negara tetangga. Tetapi untuk memperkuat pertahanan udara pemerintah dapat memanfaatkan bandara lama kota Samarinda yakni Temindung sebagai pangkalan udara. 

Alternatif lain adalah bandara di kota Bontang yang dikelola pihak PT Badak NGL Bontang yakni perusahaan pengolahan gas alam cair LNG terbesar di Indonesia atau bandara di kota Sanggata yang dikelola PT Kaltim Prima Coal dengan sistem kerjasama dimana secara posisi keduanya berada disebelah utara kecamatan Samboja lebih dekat dengan kota Nunukan di perbatasan Malaysia.

Sejarah memang mencatat bahwa Bung Karno pernah mengusulkan kota Palangkaraya  sebagai ibukota baru, tetapi itu lebih dari 40 tahun lalu dan perkembangan jaman menunjukkan bahwa wilayah propinsi Kalimantan Timur lebih berkembang dan menjadi salah satu propinsi terkaya sumber daya alamnya di Indonesia yang diikuti dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastrukturnya. 

Sehingga dibandingkan dengan daerah lain jika pilihan dijatuhkan ke propinsi Kalimantan Timur khususnya seputar wilayah kota Balikpapan dan Samarinda, hitungannya secara biaya infrastrukturnya relatif lebih murah. 

Dari kontur dan struktur batuannya Propinsi Kalimantan Selatan, kalimantan Tengah dan kalimanantan Timur relatif sama, dan sama sama tidak dilintasi oleh gugusan gunung berapi dan patahan lempeng samudera. Sedangkan Propinsi Sulawesi Barat masih tanda tanya besar untuk hal terakhir yang diuraikan diatas.

Aspek Sosial

Dari Aspek Sosio Kulturalnya Propinsi Kalimantan Timur lebih heterogen penduduknya karena kota kota yang berkembang di Kalimantan Timur seperti Balikpapan, Samarinda, Bontang dll dengan industri dan pertambangannya berhasil menginspirasi pendatang untuk mencari penghidupan baru yang lebih layak disana. 

Jadilah kota kota tersebut dihuni oleh pendatang dari seluruh pelosok nusantara terutama dari Manado, Makassar, Pulau Jawa,serta daerah lainnya, kondisi ini seperti miniatur dari kota Jakarta saat ini. Sedangkan dari tingkat kepadatan penduduk semua kandidat anternatif ibukota negara tersebut memiliki angka yang berdekatan dan relatif masih sangat jarang dibandingkan dengan kota kota di Pulau Jawa.

Sedikit kendala jika memilih kawasan kecamatan samboja, kecamatan Loa Janan, Kecamatan Sepuku harus memikirkan proses pemindahan kawasan hutan lindung sungai Wain yang sudah eksisting di kawasan tersebut.

Dari segi bentuk pemerintahan daerah ada baiknya dipikirkan usulan pembentukan daerah otorita khusus dengan catatan masa kerjanya hanya sampai peresmian ibukota baru tersebut kelak. 

Hal ini untuk tidak mengulangi kekisruhan seperti di kota Batam dimana penulis pernah alami semasa penelitian dalam rangka skripsi dimana surat rekomendasi / surat ijin dari Otorita Daerah Khusus Industri Batam tidak berlaku di kantor Pemerintah Kota Batam. Baiknya kota tersebut berdiri sendiri dengan kepala pemerintahan setingkat Gubernur. 

Adapun nama ibukotanya kelak merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk membuat nama baru atau nama lama, hanya saja usul saya walau lokasinya di kabupaten Kutai Kertanegara janganlah namanya Kertanegara.

Diolah dari berbagai sumber antara lain indonesia.distanceworld.com, wikipedia,antara