Perilaku menyimpang Ahok ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Kongkalikong antara penguasa dan pengusaha selalu berakhir dengan dirugikannya kepentingan rakyat. Bukan hanya itu saja, banjir yang terus-menerus menimpa istana juga mencoreng wajah Indonesia di mancanegara. Bukan hanya memberi izin illegal, Ahok ternyata memaksakan tanggul NCICD menjadi tanggungan APBD DKI. Padahal menurut Menteri Susi, harusnya water site dan bendungan ini ditanggung pengembang. Buat dulu water-sitenya, baru izin dikeluarkan. Di sinilah perbedaan jelas Gubernur yang pro pengembang dengan ibu Menteri yang benar memikirkan kepentingan rakyat.
Kisruh Ahok versus DPRD rupanya merupakan konflik yang sengaja dibuat untuk menutupi kasus izin illegal yang dikeluarkan Ahok untuk Agung Podomoro Land. Selain itu, dari versi RAPBD yang diunggah Ahok ke website Pemprov, terlihat bahwa tanggul untuk kepentingan developer reklamasi itu dicoret DPRD, untuk kemudian dimasukkan kembali oleh Ahok dalam RAPBD yang disetorkannya kepada Mendagri.
Tatkala nasib APBD 2015 tampaknya harus menggunakan Pergub atau kembali ke APBD 2014, akhirnya terbongkar bahwa hanya pembuatan tanggul itulah kepentingan yang tak henti diperjuangkan Ahok, seperti terlihat pada link berikut : http://m.rmol.co/news.php?id=196011
Meski demikian, dari puluhan ribu mata anggaran yang masuk dalam RAPBD DKI 2015, Basuki hanya mengungkapkan keprihatinannya terhadap proyek pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut raksasa.
Bila APBD 2014 digunakan, dia pun khawatir tidak bisa membangun tanggul laut sepanjang 8 kilometer yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat.
Semakin jelas dimana prioritas seorang Ahok, apakah memang pada kepentingan rakyat DKI, atau hanyalah satu dari sekian pejabat yang gemar kongkalikong dengan pengusaha, dalam hal ini ironinya adalah pengusaha pengembang properti yang akan menenggelamkan Jakarta. Sungguh kasihan rakyat DKI, sudah hampir ditenggelamkan, disuruh bayar lagi tanggulnya oleh Ahok !
