Pertama Kali dalam Sejarah, 1 Dusun 100% Golput pada Pilkada di Kalimantan Barat

Form C dari Fb: Kabar Kalbar

Pilkada Serentak 2024 tanggal 27 November 2024 sudah berlalu, termasuk Pilkada Gubernur Kalimantan Barat dan Pilkada Bupati Landak Provinsi Kalimantan Barat. Pilkada Gubernur Kalimantan Barat diikuti oleh 3 pasang calon Gubernur yaitu: Nomor urut 1 H. Sutarmidji-H. Didi Haryono, nomor urut 2 H. Ria Norsan-Krisantus Kurniawan, dan nomor urut 3 Muda Mahendrawan- Jakius Sinyor. Sedangkan Pilkada Bupati Landak 2024 diikuti oleh 2 pasang calon Bupati, yaitu pasangan dengan nomor urut 1 Karolin Margret Natasa-Erani serta nomor urut 2 Heri Saman-Vinsensius.

Hasil sementara, pasangan calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 2 yaitu H. Ria Norsan-Krisantus Kurniawan dan pasangan calon Bupati Landak nomor urut 1 yaitu Karolin Margret Natasa-Erani diprediksi memenangkan pertarungan pilkada ini.

Sebagai warga yang berasal dari Kab. Landak Kalimantan Barat, saya menaruh perhatian yang cukup besar terhadap dinamika pelaksanaan pilkada ini, meskipun tidak memilih di sana karena sudah berdomisili di daerah lain. Hasil yang sangat mengejutkan adalah viralnya aksi golput yang dilakukan pemilih di Dusun Begantung Desa Darit Kec. Menyuke Kab. Landak, dimana seluruh warga yang sudah terdaftar dalam DPT memilih untuk 100% golput atau tidak memilih sama sekali, baik untuk Gubernur maupun Bupati. Peristiwa itu terjadi di TPS 008 dengan jumlah DPT 238 pemilih. Hasil pemilihan, seluruh calon Gubernur dan Bupati di TPS ini memperoleh suara 0 alias nihil pemilih!

Berdasarkan informasi yang berkembang di media lokal dan media sosial, keputusan warga Dusun Begantung untuk tidak mencoblos pada pemungutan suara, 27 November 2024 lalu, karena masyarakat merasa sangat sangat kecewa dengan Pemerintah, lantaran dusun mereka belum teraliri listrik, padahal jarak antara Dusun Begantung dengan Desa Darit sebagai Ibukota Kecamatan hanya berjarak sekitar 8 Km. Sudah 78 tahun negara kita merdeka, namun dusun mereka masih gelap gulita belum teraliri listrik, serta infrastruktur jalanpun masih kurang tersentuh pembangunan. Masyarakat Dusun Begantung sudah berjuang mengusulkan pembangunan listrik maupun jalan ke dusun mereka, namun semua pejabat Pemerintah konon hanya berjanji belaka, tidak pernah ada yang dapat merealisasikan janjinya. Kondisi inilah yang menyebabkan warga menjadi sangat marah dan kecewa serta tidak mempercayai lagi proses politik pilkada yang berlangsung.

Fenomena ini mungkin adalah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Golput secara pribadi sudah biasa, namun golput massal 1 dusun sebanyak 238 pemilih, rasanya belum pernah ada yang terjadi sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya sikap apatisme politik akibat kekecewaan masyarakat kepada pemerintah yang sudah demikian memuncak. Namun demikian, sikap masyarakat ini sah-sah saja mengingat memilih dalam pilkada adalah hak, bukan kewajiban.

Ketika semakin banyak masyarakat yang apatis terhadap politik dan memilih untuk golput, dampaknya dapat sangat signifikan terhadap proses demokrasi. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam pilkada akan menghasilkan legitimasi yang lemah terhadap seorang Gubernur dan/atau Bupati yang terpilih. Kekuatan suara rakyat akan berkurang dan keputusan politik akan semakin dipengaruhi hanya oleh golongan kecil yang aktif berpartisipasi dalam pemilihan. Bila Golput semakin tinggi, maka meskipun berhasil memenangkan pilkada, sang Gubernur/Bupati tersebut sesungguhnya kurang dipercaya oleh masyarakatnya, dan bukan tidak mungkin akan muncul gerakan "perlawanan" dari rakyat yang tidak puas atas segala kebijakan Gubernur/Bupati tersebut.

Di sisi lain, Golput yang terjadi di Dusun Begantung Kec. Menyuke Kab. Landak ini, meskipun jumlahnya relatif kecil, berhasil memberikan sinyal peringatan kepada Pemerintah Daerah untuk tidak abai pada kesejahteraan dan pembangunan masyarakatnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat di wilayahnya harus benar-benar dapat diwujudkan, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar di Kalimantan Barat khususnya Kab. Landak, yang secara umum memang masih banyak yang tertinggal. Semoga gerakan kecil dari Dusun Begantung ini dapat menyadarkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Landak untuk dapat berbuat lebih baik lagi bagi masyarakatnya. Apabila Pemerintah Daerah merasa tidak mampu mengatasi permasalahan pembangunan masyarakatnya secara sendirian, dapat berkoordinasi dan bila perlu meminta bantuan Pemerintah Pusat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

.