4. Alternatif berikutnya adalah didaftarkan sebagai Peserta Mandiri kelas 3, membayar sendiri iurannya, tetapi menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial setempat sehingga kartunya bisa langsung efektif begitu diterbitkan dan membayar iuran pertama. Alternatif ini erat kaitannya dengan alternatif nomor 3 di mana ada ranah kewenangan Pemda melalui Dinsos setempat untuk menyatakannya sebagai tidak mampu.Â
Dalam regulasi JKN, syaratnya adalah: SKTM dari Desa/Kelurahan berbasis Surat Pengantar RT/RW dan batas penggunaan listrik rumah tangga maksimal 900 kwh. Dengan alternatif ke 4 inilah kartu bisa langsung berlaku.
Merujuk pada Per BPJSK 4/2014 dan Per Dir 211/2014, maka meskipun ada pengecualian bahwa meskipun sudah mendaftar dan berlaku setelah pembayaran iuran pertama, namun tidak bisa digunakan bila sudah dalam perawatan.
Dalam komunikasi dengan Grup Kepesertaan BPJSK, didapatkan informasi dalam hal ini menggunakan klausul Permenkes 28/2014 bahwa yang juga sebenarnya sudah dijabarkan dalam Per Dir 211/2014:
1. Status kepesertaan dipastikan pada awal episode perawatan.
2. Peserta menyerahkan bukti verifikasi kepesertaan paling lambat dalam waktu 3x24 jam atau sebelum pulang atau sebelum dinyatakan meninggal.
Bila lewat dari masa itu maka walau sudah aktif, kartu tidak bisa digunakan dalam episode perawatan yang sedang berjalan.
Usul saya, bila terpaksa memang harus pulang atas permintaan sendiri, sebaiknya segera mengurus pendaftaran pada alternatif ke tiga atau ke empat yang memungkinkan kartu bisa langsung efektif/berlaku. Dengan demikian, ketika nanti masuk lagi ke RS karena membutuhkan pelayanan kesehatan, sudah bisa langsung berlaku.
Dalam hal ini sangat diperlukan dukungan dari aparat dan Pemda terkait agar dapat terlaksana alternatif ke 3 dan ke 4 tersebut.
Ada informasi bahwa BPJSK telah menerbitkan Per Dir baru untuk merevisi Per Dir 32/2015 termasuk terkait pendaftaran calon bayi anak ke 4 dan seterusnya dari Peserta PPU. Juga tentang Pendaftaran kolektif untuk misalnya Mahasiswa sebuah institusi, Warga Panti Sosial dan sejenisnya, dengan mengesampingkan kewajiban pendaftaran bagi anggota keluarga dari mahasiswa dan warga tersebut. Semoga segera dapat dilansir peraturan revisi dimaksud, agar dapat dipahami bersama.