Menimbang Patimban

Dalam situs Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Pembangunan pelabuhan Patimban diperkirakan menelan dana sebesar Rp 43,2 triliun[4]. Tahap I.1 membutuhkan investasi sebesar Rp 14 trilun dan tahap I.2 sebesar Rp 9,5 triliun. 

Kedua tahapan tersebut didanai dengan pinjaman (loan) dari pemerintah Jepang, yang artinya terhitung sebagai dana APBN. Sedangkan Tahap kedua dan seterusnya, akan diusahakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) agar tidak bergantung pada APBN[5] [6]. Proyek tersebut ditangani oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Pada pengerjaan Tahap I.1, terdapat sederet kontraktor dalam negeri dan kontraktor Jepang yang terbagi-bagi dalam 10 paket. Dari dalam negeri, terdapat nama-nama BUMN seperti PT Adhi Karya, PT. PP, dan PT. Wijaya Karya. Sedangkan kontraktor dari Jepang diantaranya: Penta-Ocean Construction Co., Ltd., TOA Corporation, Rinkai Nissan Construction Co., Ltd., Toyo Construction Co Ltd,. dan Wakachiku Construction Co Ltd[7] [8].

Pada 20 Desember lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan Pelabuhan Patimban tahap pertama. Dirinya berbangga, karena megaproyek Patimban termasuk yang bisa selesai di masa pandemi (walau sebenarnya molor dari jadwal semula). Peresmian tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Tuturnya, kehadiran pelabuhan baru di tanah Pasundan diharapkan dapat membuka hingga 4,3 juta lowongan kerja dalam 15 tahun ke depan serta pertumbuhan ekonomi hingga 14 persen[9]. 

Sebelum peresmian tersebut, serangkaian ujicoba operasi telah berhasil dilakukan. Pada akhir Oktober 2020, uji coba dilakukan sandar kapal. Dan pada awal Desember 2020 lalu, dilakukan uji coba bongkar muat serta pengiriman 20 mobil dari Pelabuhan Patimban menuju Pelabuhan Belawan [10].

Kehadiran pelabuhan baru di Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, tersebut tidak berarti tanpa kritik. Proporsi pendanaan dalam proyek masif tersebut sebenarnya dapat bercerita banyak. Hibah pinjaman dari Jepang pada pemerintah Indonesia memang bukanlah makan siang yang gratis. Patimban ditengarai hadir untuk melayani bermacam-macam kepentingan negeri Sakura tersebut.

Kepentingan Jepang

Sejak bergulirnya ide pelabuhan pendukung Tanjung Priok pada 2011, pemerintah telah sibuk mencari lokasi yang tepat. Ketika itu, presiden berkuasa, Susilo Bambang Yudhoyono sudah berrencana membangun pelabuhan besar di Kabupaten Karawang (yang dulu bernama Pelabuhan Cilamaya). 

Namun berbagai hambatan, mulai dari soal teknis hingga sosial, memukul mundur rencana tersebut. Pada tahun 2016, Presiden Jokowi merevisi proyek tersebut dengan diterbitkannya Perpres Nomor 47 Tahun 2016 yang mengusulkan agar dibangun pelabuhan besar di Desa Patimban (Kabupaten Subang).

Megaproyek Patimban sebagian besar didanai oleh pemerintah Jepang lewat The Japan International Cooperation Agency (JICA), sebuah badan bantuan (aid) untuk negara-negara yang ‘perlu’ dibantu. JICA (dan pemerintah Jepang) telah lama berkiprah di berbagai negara berkembang termasuk di Indonesia, dalam program yang dinamakan official development assistance (ODA). 

Kerjasama tersebut sudah diinisiasi pada tahun 1950an dengan pengiriman berbagai pelajar ke Negeri Sakura. Pada kurun tahun 1950-1960an Pemerintah Jepang telah berperan dalam pembangunan beberapa bendungan besar di Indonesia, seperti Bendungan Karangkates (Blitar), Kali Konto (Kediri), dan Riam Kanan (Banjar).