Menjelang tanggal 1 Juni, diskurus tentang Pancasila semakin menghangat di tengah masyarakat. Di tambah lagi, isu-isu disintegrasi bangsa dan tudingan "anti-Pancasila" semakin marak dewasa ini. Pancasila dirasa belum terinternalisasi di tengah masyarakat.
Diuji Bertubi-tubi
Sebenarnya, sebelum adanya Pancasila yang kita kenal hari ini, terdapat perdebatan panjang mengenai dasar negara ketika itu. Dalam sidang BPUPKI, ada beberapa versi dasar negara. Ada versi Muhammad Yamin, Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Bung Karno mengajukan gagasan lima sila menurut versinya. Bahkan, lima sila tersebut dapat diperas menjadi tiga sila.
Bahkan, dari tiga sila tersebut dapat diperas lagi  hingga satu sila (Ekasila), yakni gotong royong. Perdebatan tersebut belum selesai ketika hari-H Indonesia merdeka. Saat dilanjutkan pembahasannya di Sidang Konstituante 1957, itu juga diintervensi oleh Bung Karno pada tahun 1959. Dari situ, ada perasaan mengganjal soal dasar negara.
Kita juga sedikit tergelitik ketika merenungi bahwa pelopor perlawanan penjajah yang hidup sebelum era Bung Karno itu juga tidak mengenal Pancasila. Sunan Kalijaga, Diponegoro, Haji Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy'ari, itu semua hidup pada era ketika belum ada Pancasila.
Namun banyak dari mereka yang disemati gelar pahlawan karena jasanya. Nama-namanya harum menghiasi nama jalan di kota-kota kita. Kita dibuat bertanya: adakah korelasi antara "keberjasaan" dengan mengemban "Pancasila"?
Sebagian warga negara juga kerap diuji ketika mereka merasakan hidup di luar wilayah Indonesia. Di beberapa negara Barat, walaupun di sana kering syiar-syiar dan nilai ketuhanan, pemerintahannya berjalan lebih transparan dan bersih. Demokrasi berjalan tanpa ekses-ekses negatif yang cenderung mengarah pada bad governance.
Walaupun harus membayar pajak yang sangat besar, namun warganya memiliki perasaan bernegara yang tinggi. Tagihan-tagihan tersebut benar-benar bermetamorfosis menjadi pelayanan yang membuat iri masyarakat di negara berkembang. Negara-negara Nordik, negara yang cenderung memuncaki klasemen dalam kebersihan pemerintahan dan indeks kebahagiaan, memang bukanlah negara Pancasila. Namun di sana dapat ditemukan 'Pancasila'.
Yang repot adalah ketika kita mengetahui bahwa setiap rezim bangsa ini semua mengaku Pancasilais namun sebenarnya jauh panggang dari api. Orde Lama dimana komunisme dapat hidup itu mengaku diri sebagai Pancasilais. Pun juga Orde Baru dimana penjajahan ekonomi asing yang jor-joran menggerogoti sumber daya alam kita itu juga mengaku Pancasilais.
Menariknya lagi, rezim Orde Baru mencap faham komunisme yang berkeliaran bebas di masa Orde Lama itu sebagai faham yang bertentangan dengan Pancasila, lewat Ketetapan MPR pada tahun 1966.
