Mohon tunggu...
Boris Toka Pelawi
Boris Toka Pelawi Mohon Tunggu... Aktor - .

.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ahok Temani Tsamara Amany, Lawan Kebisuan Anies Baswedan dalam Isu Glamorisasi

8 Desember 2020   22:02 Diperbarui: 8 Desember 2020   23:59 726
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber gambar tribunnews.com

"Makanya jujur saja kalau saya jadi gubernur nggak akan pernah saya setuju tunjangan rumah tahun 2017 Rp 60 juta, mobil Rp 21,5 juta, saya tidak pernah setuju."Ahok 

Isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menimbulkan polemik. Di tengah krisis ekonomi yang dialami masyarakat, isu kenaikan tersebut membuat rakyat dan banyak tokoh bicara.

Bahkan pegiat media sosial seperti Denny Siregar sampai mengasumsikan "Oh begitulah ternyata cara Anies Baswedan membungkam mulut anggota DPRD DKI Jakarta." Maksudnya, ternyata Hal inilah yang membuat anggota DPRD DKI Jakarta bersikap tidak kritis kepada Anies.

Bahkan nyaris hanya partai solidaritas Indonesia yang berdiri sendiri melawan keputusan kenaikan gaji dewan. Bukan hanya itu saja, dalam banyak kasus, mulai dari reklamasi sampai isu pelaporan penggunaan anggaran, hanya partai solidaritas Indonesia yang yang memprotes laporan Pemprov DKI Jakarta.

Amat disayangkan memang mengingat fungsi dewan harusnya mengawasi kinerja pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Jika pemerintah dan legislatif bersepakat dalam segala hal justru masyarakat harus curiga.

Dalam kasus kenaikan gaji serta tunjangan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ahok, sebagai mantan gubernur yang pernah memimpin DKI Jakarta sampai harus berkata "kalau saya Gubernurnya saya tidak akan menyetujui kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan."

Jika kita melihat pembicaraan Ahok di channel YouTube miliknya, panggil saya BTP, Sebenarnya ada banyak poin yang bisa dibahas. Tapi tulisan ini coba difokuskan pada eksistensi sang mantan Gubernur dengan gubernur yang aktif saat ini.

Kita tahu bahwa tanpa persetujuan gubernur anggaran gaji dewan tidak bisa naik. Karena harus ada persetujuan daripada eksekutif. Secara tidak langsung turunnya Ahok dari gunung dan ikut berbicara untuk menolak kenaikan gaji anggota dewan bisa dilihat sebagai:

Pertama, Ahok dalam posisinya sebagai warga DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah wajar Ahok turut menolak. Sebagai masyarakat dia punya hak untuk menyuarakan pendapat dan penolakannya. Kedua, Ahok sebagai mantan Gubernur yang masih peduli dan turut mengawasi Kota Jakarta.

Seperti kita tahu, Ahok turut berdiri bersama anak-anak muda partai solidaritas Indonesia dalam menolak kenaikan gaji anggota dewan. Salah satu tokoh populer PSI, Tsamara Amany, melalui twitter-nya terus menyuarakan penolakan PSI terhadap kenaikan gaji anggota dewan tersebut.

Tsamara Amany bahkan sampai terlibat perdebatan dengan beberapa anggota Partai politik yang menuduh PSI munafik. Tapi sebagai Salah satu tokoh populer di PSI Tsamara terus menyuarakan sikap partainya yang menolak kenaikan gaji anggota dewan.

Akhirnya karena penolakan banyak pihak kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan itu dibatalkan. Tentu kita mengapresiasi mereka yang bersuara di tengah kebisuan Anies Baswedan dan wakilnya atas kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan DPRD DKI Jakarta.

Maka tak sia-sialah publik mengawasi niat tidak baik secara kolektif yang dilakukan anggota dewan. Dalam hal ini Ahok seperti menegur Anies dari lamunannya dalam menghadapi sikap glamour anggota dewan.

Memang tidak pantas di tengah kondisi masyarakat yang sulit anggota dewan Malah berusaha memuaskan keinginannya. Bahkan berusaha memperkaya diri sendiri di tengah rakyat yang semakin miskin.

Bahkan jika anggota dewan cukup peka sebenarnya isu ini tidak perlu ada karena wacana itu tidak seharusnya lahir. Harusnya anggota dewan lebih punya empati melihat penderitaan rakyat yang mau makan saja susah.

Maka patutlah Kita berterima kasih kepada partai solidaritas Indonesia dan Ahok beserta tokoh-tokoh lain yang menyuarakan penolakan tersebut.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun