Prabowo dan Luhut Pakai Insting Militer, Adian Napitupulu Kalem, Ruhut Marah-marah

"Kalau saya berpikir begini, saya tidak mau menyimpulkan dulu ada penunggang, ada penumpang. Buat saya itu terlalu dini." Adian Napitupulu.

Masih menyangkut undang-undang cipta kerja yang menimbulkan polemik di masyarakat. Terutama untuk para buruh yang turut juga menyeret para mahasiswa untuk bersikap terhadap undang-undang tersebut.

Walaupun pemerintah sudah menjelaskan sisi positif dari undang-undang tersebut, namun para mahasiswa dan buruh menaruh curiga terhadap undang-undang ini karena proses yang dinilai tidak terbuka.

Menanggapi penolakan para buruh dan mahasiswa, dan para politisi yang memanfaatkan momen ini untuk mencuri panggung, pemerintah sudah bersuara melalui beberapa orang.

Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan misalnya, mengatakan bahwa aksi demo yang dilakukan mahasiswa dan buruh di tunggangi pihak asing.

Sementara Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berkata,

"Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya. Sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat."

Menurut Luhut ada orang-orang yang tidak tahan ingin berkuasa lalu memobilisasi demo tersebut. Baik Prabowo atau Ruhut tampaknya percaya bahwa demonstrasi terhadap undang-undang Cipta kerja tidak berjalan secara natural.

Prabowo dan Luhut percaya bahwa ada dalang di balik demonstrasi tersebut. Entah kenapa Prabowo malah menuduh ada asing, Apakah pemilihan dalang asing adalah cara Prabowo untuk menghindari konflik dengan bekas pendukungnya.

Memang bisa saja asing terlibat. Tapi mendengar kabar yang beredar bahwa undang-undang Cipta kerja malah memudahkan pengusaha dan investor, rasanya bukan tunggangan yang tepat untuk pihak asing menghancurkan Indonesia.

Tuduhan Luhut malah lebih masuk akal. Karena bisa dilihat faktanya memang banyak tokoh yang coba mencari popularitas lewat undang-undang Cipta kerja ini. Maka argumen Luhut menurut saya lebih bisa diterima.

Lain Prabowo, lain Luhut, lain lagi dengan Ruhut Sitompul.

"Siapa raja ngeles? ya kadrun kenapa krn jelas orasinya waktu demo menolak UU Cipta Kerja 13 Oktober menyemangati para pendemo mengatakan bossnya segera kembali & akan memimpin revolusi menjatuhkan Pak Joko Widodo Presiden RI ke 7 eh sekarang ngeles revolusi akhlak MERDEKA." Ruhut Sitompul

Ruhut Sitompul lebih kepada ngomel-ngomel sembari menertawakan mereka yang merongrong pemerintahan Jokowi lewat undang-undang Cipta kerja.

Tuduhan Ruhut Sitompul sudah lebih spesifik dan mengarah kepada orang-orang yang mudah kita tebak. Ruhut Sitompul lebih aktif dalam mereaksi para penentang undang-undang Cipta kerja.

Ruhut Sitompul juga mengkritik habis mereka yang berusaha menurunkan Jokowi lewat penolakan undang-undang Cipta kerja.

Beda lagi dengan Adian Napitupulu. Kader PDIP, dan mantan aktivis ini terlihat lebih kalem. Adian bahkan sempat mengunjungi para demonstran yang ditangkap polisi.

Adian juga tidak memuji atau mengkritik undang-undang Cipta kerja. Sikap adian ini tentu membuat kita bertanya-tanya.

Kalau tidak dipuji Apakah undang-undangnya jelek?

Kalau tidak dikritik berarti undang-undangnya bagus dong.

Kenapa Adian Napitupulu Tidak seperti biasanya. Kita kenal Adian sebagai orang yang tidak mau bersikap abu-abu.

Bahkan demi sesuatu yang dirasa benar menteri BUMN Erick Thohir pernah dia debat.

Tapi pada isu undang-undang Cipta kerja Adian Napitupulu terlihat kalem, tenang dan tak terlalu mau ribut di dalamnya.

Kita tidak tahu apa yang membuat Adian begitu tenang. Apakah loyalitasnya pada Jokowi sudah berkurang karena isu komisaris BUMN yang dijanjikan Jokowi padanya tidak terpenuhi?

Tapi sebagai aktivis tampaknya Adian memahami polemik yang terjadi di balik lahirnya suatu undang-undang adalah hal yang biasa.

Saya salut pada sikap Adian yang mau menjenguk demonstran yang ditangkap polisi karena menolak undang-undang Cipta kerja.

Di sini Adian menunjukkan kedewasaannya sebagai anggota DPR.

Inilah beberapa sikap berbeda yang ditunjukkan Loyalis Jokowi dalam menghadapi penolakan undang-undang Cipta kerja.