Tak satu pun, apakah itu perorangan atau lembaga, yang diuntungkan gara-gara kemacetan lalu lintas di Jakarta. Semua rugi. Tapi, mari berhitung siapa yang paling dirugikan akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta seperti pertanyaan pada judul di atas.
Jawaban dari saya: Perusahaan Umum Pengangkutan Djakarta atau Perum PPD.
Berapa kerugian Perum PPD? Mari berhitung sederhana saja. Ini hasil perhitungan kerugian paling "kasar": 2 miliar rupiah rupiah per hari. Atau 60 miliar rupiah per bulan. 720 miliar rupiah per tahun. Angka yang sangat fantastik.
Jelas, ini kerugian besar yang disadari atau tidak disadari Perum PPD, entahlah. Seandainya, paling tidak sejuta pengemudi sepeda motor atau mobil beralih ke angkutan umum (baca: bus-bus Perum PPD), maka ongkos Rp 2.000 per orang dari sejuta penumpang tadi akan beralih ke kas Perum PPD.
Dan, di awal tulisan ini, saya sebutkan "tak satu pun yang diuntungkan gara-gara kemacetan lalu lintas di Jakarta". Gara-gara apa? Masalahnya "sebiji" ini saja: Perum PPD salah urus.
Ironisnya, andai Perum PPD ini bisa menyediakan bus-bus untuk melayani 10 persen lagi saja warga Jakarta, niscaya kemacetan lalu lintas di Jakarta bisa berkurang.
Tapi, apa yang terjadi sejak dulu dan bahkan sampai waktu yang kita tak tahu kapan? Hari ini, besok, dan lusa, dua miliar demi dua miliar rupiah akan menguap begitu saja. Menguap bersama asap jutaan kendaraan bermotor di Jakarta. Menguap bersama sumpah serapah setiap orang di Jakarta. (Iya, sih, tanpa ada macet pun sebenarnya Perum PPD sudah rugi sejak dulu.)
Jadi, sungguh luar biasa kerugian Perum PPD apabila virus "macet" ini masih merajalela di Jakarta. Intinya, semua rugi hanya gara-gara Perum PPD tak (bisa) berbuat apa-apa mengatasi kemacetan Jakarta.
Sampai kapan? Sampai Perum PPD diurus dengan benar dan benar-benar diurus. (Humto Jaya Marbun)
