Law Firm TOGAR SITUMORANG (DA) - HOTEL ASTON DENPASAR sampai saat ini belum ada titik terang sejak 7 (tujuh) tahun lalu setelah Pailit melalui Pengadilan Niaga Surabaya dan Hotel dibawah Kurator.
Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang berharap ada perlindungan hukum dari pemerintahan Presiden Joko Widodo guna menyelamatkan para daftar pemegang saham yang berjumlah 236 orang, dimana salah satu adalah kliennya dan merupakan pemilik saham paling besar diantara orang yang ada, disamping itu Klien kami selama 7 (tujuh) Tahun tidak mendapatkan Hak-Hak dari Management pemilik ASTON DENPASAR bernama King Tiong.
Dari telusuran sejak pandemi info Hotel tutup sampai saat ini, hanya beberapa orang saja yang jaga hotel ASTON DENPASAR dalam komunikasi dengan para pemilik nama saham yang ada tidak terbangun komunikasi baik dengan pihak Owner atau Owner Representatif dimana hanya dapat berkomunikasi dengan seorang GM inisial S, dan beliau sekarang ditugaskan sementara di daerah  Pemanukan untuk urus Fave Hotel.
Omzet dari ASTON DENPASAR sebelum pandemi sangat luar biasa masuk perkiraan 3-4 M perbulan dan ini sangat tidak masuk akal apabila bisa dibuat pailit, namun dalam perjalanan ini para pemilik SAHAM menolak masuknya kurator dan pihak ASTON DENPASAR juga tidak tau dan tidak pernah berhubungan dengan Kurator.
Advokat Togar Situmorang yang Mimpi jadi Gubernur DKI 2024 melalui jalur Independen menjelaskan kelihatan banyak ada kejanggalan proses hukum ASTON DENPASAR awal pengajuan dua orang Investor Gugatan Kepailitan kepada PT PURI NIKI yang mengelola HOTEL ASTON DENPASAR di Pengadilan Niaga Surabaya.
Dua orang tersebut adalah Komisaris PT. PURI NIKKI dan sebagai Mantan Komisaris atau pemilik saham jelas itu tidak dibenarkan dalam hukum karena tidak mempunyai kedudukan hukum ( Legal Standing ) Â sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan kepailitan sesuai aturan Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dimana yang berhak mengajukan PKPU adalah para Debitur ( baik debitur perorangan dan debitur badan hukum ) dan Kriditor.
Dalam kasus hukum ASTON DENPASAR yang dikelola PT. PURI NIKKI kedua orang tersebut berinisial INW ( wira ) dan WS ( wiwi ) adalah pemegang alias pemilik SAHAM di PT PURI NIKKI dan mereka berdua mengajukan Gugatan tersebut apa sudah melalui RUPS PT PURI NIKKI sebelumnya dan apa ada persetujuan tertulis dari Direksi PT PURI NIKKI.
Togar Situmorang sebagai praktisi hukum mengatakan jelas itu bertentangan dengan Ketentuan Pasal 224 UU Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kepailitan dan PKPU.
Dalam hal Debitur adalah perseroan terbatas permohonan PKPU atas prakarsa kedua orang tersebut hanya dapat diajukan setelah mendapatkan persetujuan RUPS yang SAH dan Perusahan PT PURI NIKKI tersebut baru bisa berstatus PKPU dan dinyatakan dikabulkan permohonan kepalitan tersebut melalui Ketua Majelis Hakim Pn Niaga Surabaya.
Togar Situmorang Kandidat Doktor Ilmu Hukum berharap agar Komisi Yudisial dapat segera turun terkait masalah ini atas putusan oleh Majelis Hakim Pn Niaga Surabaya dan juga PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi ) untuk mencek seluruh aliran dana opertional ASTON DENPASAR kemana saja selama 7 (tahun) dan BI ( Bank Indonesia ) juga Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dapat saling bahu membahu membantu untuk menyelamatkan Hak para pemilik SAHAM PT PURI NIKKI MAFIA HUKUM KEPAILITAN.
Togar Situmorang menegaskan setelah melakukan investigasi ditemukan banyak kejanggalan baik awal proses kepailitan terlalu dipaksakan melanggar Pasal 222 ayat (1 ) UU KEPAILITAN dan PKPU dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya padahal ASTON DENPASAR saat itu Kridit Hotel tidak macet dan tidak ada tunggakan pajak serta Omzet perbulan 3-4 M dan para pemilik Saham menolak Keras dipailitkan dan pemegang Saham menolak masuknya KURATOR, dan sampai saat ini Klien kami belum juga mendapat Hasil putusan KASASI dari Mahkamah Agung maka institusi berwenang dapat membantu segera proses dengan cepat agar ada kepastian hukum harap Advokat Kondang yang punya kantor berjaringan di berbagai daerah seperti Jakarta, Bali, Bandung.
