Advokat sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang meminta pihak Kepolisian bisa minta Klarifikasi terkait laporan dari pihak Dosen tersebut tanpa harus tunggu Gibran dan Kaesang membuat laporan resmi apalagi pihak Dosen tersebut ikut menyeret nama Bapak Presiden juga untuk ikut turut diminta keterangan ini jelas ada dugaan niat tidak baik dari Oknum Dosen tersebut.
Togar Situmorang sebagai praktisi hukum menilai bahwa akan dampak hukum kepada Oknum Dosen tersebut karena terkait bukti yang dikatakan dibawa tersebut apa bisa dijamin keaslian surat tersebut karena dalam suatu peristiwa hukum harus membawa dokumen sah dan asli untuk dipastikan kevalidan atas laporan tersebut terutama terkait aliran dana yang dimaksud dikatakan dari pihak perusahaan yang terlibat pembakaran hutan merupakan relasi dari Gibran dan Kaesang yang telah divonis Hakim.
Advokat Togar Situmorang calon DKI 1 di tahun 2024 menjelaskan bahwa akan ada dampak hukum bagi Oknum Dosen tersebut jika dugaan laporan tersebut ternyata tidak benar karena azas Praduga Tidak Bersalah dalam Hukum itu harus diutamakan belum tentu Kaesang dan Gibran bersalah, masih terlalu dini karena KPK perlu menelaah juga memverifikasi dan melihat apa ini masuk ranah tindak pidana korupsi atau merupakan domain hukum juga kewenangan KPK atau tidak.
Dosen Universitas Negeri Jakarta ( UNJ ) melaporkan orang tersebut harus punya Legal Standing yang jelas karena seorang ASN itu apa sudah diketahui oleh pimpinan Kampus, dan sebelum melakukan Laporan apa sudah ada Klarifikasi dulu kepada Kaesang juga Gibran terkait Tuduhan yang akan dilaporkan di KPK tersebut sehingga tidak akan membuat GADUH juga jangan sampai ada dugaan Pencemaran nama baik Gibran dan Kaesang juga Presiden RI," ungkap advokat yang sering disapa " Panglima Hukum" ini
Dimana diharapkan agar Hukum tidak boleh dicampuradukkan dengan rasa dugaan kebencian dan ingin menjatuhkan orang lain dengan motif politik atau hal lain ini jelas tidak bisa diterima dan harusnya KPK menolak laporan yang dianggap tidak valid seperti di Kepolisian apabila data atau laporan tersebut dianggap kurang maka pihak SPKT akan tidak menerima.
Jelas saat diwawancarain disalah satu Televisi Nasional Oknum Dosen tersebut mendapatkan data dari hasil reset atas pengamatan indeks korupsi yang dianggap naik oleh Oknum Dosen tersebut.
Pemilik Law Firm TOGAR SITUMORANG ini sangat bangga dengan sifat satria Gibran yang secara ikhlas juga tulus mengklarifikasi bahwa dirinya tidak mengetahui soal tudingan korupsi tersebut dan siap apabila dipanggil oleh pihak KPK dan minta agar tuduhan tersebut bisa segera dibuktikan dan Gibran sangat siap juga akan koperatif dalam proses hukum tersebut ," tutur Togar Situmorang.
Beliau layaknya seorang kesatria yang gagah berani menghadapi masalah seperti ayahanda Joko Widodo. Memang semakin tinggi kedudukan seseorang angin akan semakin kencang
Dugaan KKN yang telah dilaporkan oleh Oknum Dosen tersebut semoga bisa segera diselesaikan pihak KPK agar tidak menjadi beban Hukum bagi Gibran dan Kaesang karena dikaitkan dengan masalah hukum di tahun 2015 atas perusahaan PT SM atas dugaan KKN juga TPPU karena berharap suatu saat Gibran bisa menjadi pemimpin sukses seperti ayahanda Joko Widodo ," tutup Togar Situmorang yang memiliki kantor beralamat di Jl. Gatot Subroto Timur No.22 Denpasar, Jl. Raya Gumecik Gg Melati No.8, By Pass Prof. IB Mantra, Ketewel, Jl. Teuku Umar Barat No.10, Krobokan, dan Jl. Kemang Selatan Raya No.99, Gd Piccadilly, serta Jl. Terusan Jakarta No.181 Ruko Harmoni Kav.18, Antipani Bandung.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H