Denpasar - Artis sekaligus anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Krisdayanti (KD) mengklarifikasi pernyataannya mengenai gaji ratusan anggota dewan, termasuk dana reses.
Sebelumnya, pernyataan KD mendapat sorotan karena blak-blakan mengakui jika anggota dewan mendapat gaji ratusan juta setiap bulan. Krisdayanti menambahkan bahwa pendapatan ratusan juta itu juga termasuk dana reses atau dana aspirasi.
Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang menilai pernyataan dari Krisdayanti di suatu acara itu perlu disikapi secara bijak, apalagi dalam situasi maupun kondisi Negara sedang dilanda Pandemi Covid 19.
Dimana kalau memang itu betul, kita tahu memang banyak para politikus berbondong-bondong ingin menjadi anggota DPR sebagai Legislator. Nah disini harus betul-betul ada keseimbangan apa yang didapat dan apa yang dihasilkan.
Artinya apabila itu betul dapat tunjangan yang besar, mereka sebagai DPR harus betul bekerja untuk rakyat, itu semua kan uang rakyat, bukan didalam ruang sidang mereka membuat gaduh atau tidur," tambahnya
Karena ini jelas menyakitkan hati masyarakat Indonesia, dengan upah yang fantastis besarnya. Kalau memang seperti itu yang mereka dapat, kita juga memohon baik kepada KPK maupun BPK mengawasi aliran-aliran dana yang begitu besar.
Terutama melakukan masa reses atau melakukan studi banding maupun yang lainnya agar penggunaan dana yang mereka dapat dalam bentuk apapun itu dapat dipertanggungjawabkan serta bisa berguna untuk masyarakat luas
Dan apabila tidak, itu suatu tanggungjawab dari aparatur penegak hukum lainnya untuk menelusuri aliran dana yang sudah dikeluarkan oleh Negara tersebut, agar tidak ada pemborosan anggaran.
Coba bayangkan satu anggota DPR saja bisa mendapat gaji dan tunjangan yang begitu besar apalagi seluruh anggota Legislatif di Negeri ini yang mencapai ratusan. Bisa dibayangkan berapa Negara harus mengeluarkan uang yang sangat besar dan dengan segala fasilitas yang fantastis.
Sangat disayangkan apabila anggota DPR yang notabene sebagai wakil rakyat tidak bekerja dengan optimal. Apalagi sekarang Negara masih berada pada masa pandemi covid 19, dimana banyak masyarakat yang mengalami kesusahan dengan adanya kenaikan pengangguran secara signifikan.
