Quo Vadis Kementerian BUMN

Kementerian BUMN saat ini sepertinya benar-benar telah menjadi alat kuasa segelintir orang yang mengatasnamakan pemerintah. Selama periode kepemimpinan Rini Soemarno, banyak kebijakannya yang menuai kontroversi sehingga terkesan tidak profesional dan salah urus.

Mulai dari pengangkatan pejabat yang tersandung kasus korupsi di internal kementeriannya, mengganti pejabat yang berkinerja bagus dan mempertahankan pejabat yang buruk kinerjanya hingga merombak beberapa struktur manajemen BUMN dengan sekehendak hatinya, Rini telah menjadi sosok penghancur legitimasi kepercayaan publik terhadap institusi yang membawahi BUMN sektor-sektor vital di negara ini.

Di beberapa BUMN Rini memperlihatkan taring kuasanya dengan mengatur pergantian dan perombakan besar-besaran melalui tangan-tangan tak terlihat yang ia telah posisikan sebelumnya. PT KAI misalnya dengan seenaknya ia memberhentikan dan mengangkat kembali Edi Sukmoro sebagai Dirut. Padahal lazimnya pergantian dan pengangkatan Dirut BUMN haruslah melalui proses seleksi yang ketat dan mendapat persetujuan dari Tim Penilai Akhir (TPA).

Selain itu Rini juga mencoba mengakali Presiden yang notabene adalah bagian dari susunan TPA, dimana mengganti Dirut Holding PTPN III Dasuki Amsir dengan memindahkannya menjadi direktur biasa di Bank Tabungan Negara (BTN), sehingga secara otomatis jabatan Dirut Holding PTPN Dasuki Amsir gugur secara otomatis. Dan yang anehnya lagi hingga saat ini pengganti dari Dasuki Amsir belum ditunjuk, dan malahan Rini dengan cueknya mengangkat Wakil Dirut di Holding PTPN III.

Langkah Rini tidak berhenti begitu saja, kali ini yang ia bidik adalah BUMN 'gemuk' yakni Pertamina, dimana secara serampangan Rini merombak struktur manajemen Pertamina dengan menghapus Direktorat Gas dan menambah Direktorat baru sehingga menimbulkan inefisiensi ditubuh Pertamina.

Dengan dalih rencana pembentukan Holding BUMN Migas, Rini menghapus Direktorat Gas Pertamina yang merupakan salah satu bisnis masa depan Pertamina menuju kedaulatan energi bangsa yang mengedepankan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

Langkah Rini tersebut jelas saja mendapat penolakan dari beberapa kalangan, banyak yang berpendapat Kementerian BUMN yang dipimpinnya tengah membuat ketidakstabilan BUMN demi ambisi dan kepentingan pribadinya.

Lepas dari masalah Pertamina, kini Rini juga tengah berupaya mengobrak-abrik Pertagas dengan mencoba melakukan hal serupa seperti BUMN diatas tadi. Dirut Pertagas Suko Hartono rencananya akan diganti setelah beredar kabar bahwa Suko akan di plot menjadi Dirut Rekayasa Industri (Rekind). Selain Suko Hartono dikabarkan pula beberapa nama juga akan menempati jabatan baru dalam struktur direksi Pertagas nanti. Kebijakan Rini tersebut tinggal menunggu waktu untuk diumumkan beberapa hari kedepan.

Cukup menarik jika menyimak kebijakan Rini Soemarno ini dalam melakukan perombakan struktur BUMN. Terlihat kematangan Rini dalam merancang sebuah agenda tersembunyi dengan berupaya menyusunnya serapi mungkin. Namun tanpa disadari langkah tersebut makin memperlihatkan kebobrokan Rini dalam mengelola manajemen Kementerian BUMN yang ia pimpin. Gerak cepat Rini dalam mengobrak-abrik BUMN strategis di tahun politik ini menimbulkan tanda tanya banyak pihak, terkait permainan apa yang sedang Rini lakukan saat ini sehingga membuat ia gelap mata.

Selain itu kebijakan yang Rini lakukan juga akan menimbulkan efek negatif terhadap pemerintahan yang dijalani Presiden Jokowi saat ini. Bahkan Presiden Jokowi sendiri tanpa disadari telah digerus elektabilitas dan popularitasnya oleh Rini jelang Pemilu 2019 nanti. Tindak tanduk Rini membuat tingkat kepercayaan Presiden Jokowi di mata masyarakat akan menurun akibat kebijakan Rini Soemarno di Kementerian BUMN.

Sudah saatnya publik mengkritisi tingkah polah Rini Soemarno yang membahayakan ini, mungkin sudah saatnya pula Rini Soemarno harus turun tahta dari kursi Menteri BUMN daripada kebijakan dan tingkah lakunya makin membuat pemerintahan ini terganggu.