Arah Demokrasi Pancasila

Upaya dan perspektif untuk mengambalikan demokrasi kepada golongan rakyat harus dijadikan visi untuk mengembangkan arah demokrasi Pancasila. Untuk mengembangkan arah demokrasi Pancasila ini bisa melalui dua macam cara yaitu, pertama, dengan jalan membuka dan menciptakan diskursus-diskursus baru, produksi-produksi pemikiran, wacana-wacana pada tataran normatif teoritis yang relevan dengan demokrasi Pancasila. 

Cara kedua, adalah melahirkan praksis alternatif yaitu keterlibatan tindakan nyata untuk langsung menghadapi dan memecahkan problem-problem yang ada dalam proses pelaksanaan demokrasi Pancasila.

Dewasa ini menurut hemat penulis, ada sebuah gejala bahwa demokrasi Pancasila mengalami proses elitisasi sehingga menjadi demokrasi partokratik yaitu demokrasi yang dikendalikan oleh kaum politikus dan partai-partai. 

Kaum politikus dan partai-partainya menjadi aktor utama dalam menyelenggarakan demokrasi yang menjadikan demokrasi menjadi rentan hanya berfungsi sebagai kendaraan dan alat politik. Dengan dalih demokrasi, para politisi partai-partai itu menjejalkan isu-isu, hoax-hoax yang sesungguhnya sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa. Contoh konkret yaitu bagaimana para politisi itu memainkan politik identitas, termasuk di dalamnya identitas agama. Hal inilah yang harus dilawan dengan dua macam cara di atas.

Untuk menutup tulisan ini, perlu diketengahkan kembali apa yang dikatakan Mohammad Hatta, bahwa bangsa Indonesia sebenarnya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai demokrasi tidak sekedar sebagai tata politik pemerintahan negara, namun merupakan way of life

Itu bermakna bahwa negara bangsa Indonesia yang hendak dibangun haruslah merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, yang didasar pada aspirasi rakyat dan diselenggarakan untuk kemashalatan masyarakat. Berangkat dari itu marilah kita bangun demokrasi Pancasila yang bukan demokrasi partokratik.