Kebijakan - Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa perubahan signifikan dalam skema perpajakan yang akan berlaku pada tahun 2025. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. Mari kita ulas beberapa perubahan utama dalam skema pajak 2025 dan dampaknya terhadap masyarakat.
1. Peningkatan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%
Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN akan dinaikkan dari 10% menjadi 12%. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Meskipun demikian, pemerintah telah menyiapkan insentif untuk meringankan beban masyarakat, seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1% untuk komoditas tertentu seperti tepung terigu, minyak goreng curah, dan gula industri.
2. Pengenaan PPN pada Barang Mewah
Untuk menjaga asas keadilan, pemerintah akan mengenakan PPN pada barang konsumsi yang tergolong mewah, seperti daging sapi wagyu dan produk sejenis lainnya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan konsumsi dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor barang mewah.
3. Pengenalan Pajak Minimum Global
Mulai 1 Januari 2025, Indonesia akan menerapkan pajak minimum global sesuai dengan kesepakatan internasional. Pajak ini dikenakan pada perusahaan multinasional dengan pendapatan tertentu, bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan memastikan kontribusi yang adil dari perusahaan besar terhadap perekonomian negara.
4. Skema Pajak Baru untuk Kendaraan Bermotor
Per 5 Januari 2025, pemerintah akan menerapkan skema pajak baru untuk kendaraan bermotor. Skema ini mencakup tambahan pajak seperti opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Meskipun terdapat tambahan komponen opsen, total pajak kendaraan bermotor dengan skema baru tidak jauh berbeda dari sistem sebelumnya.
Evaluasi terhadap Paket Kebijakan Ekonomi 2025
Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk 2025 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai insentif. Namun, beberapa pengamat berpendapat bahwa paket kebijakan ini belum cukup untuk memulihkan daya beli kelas menengah secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memantau dampak kebijakan ini dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar lebih sesuai dengan kemampuan masyarakat.
Rekomendasi Penyesuaian Skema Pajak
Untuk menyesuaikan skema pajak dengan kemampuan masyarakat, pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa langkah berikut:
Peningkatan Insentif untuk Kelas Menengah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):Â Memberikan insentif fiskal yang lebih besar kepada kelas menengah dan UMKM dapat membantu meningkatkan daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Penyederhanaan Prosedur Administrasi Pajak:Â Mempermudah proses administrasi pajak akan mengurangi beban bagi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan.
Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Pajak:Â Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat dan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam sistem perpajakan.
Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan tidak hanya efektif dalam meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga adil dan sesuai dengan kemampuan masyarakat.***
