Fatiziduhu Zai menegaskan bahwa ini adalah pelanggaran serius yang perlu segera ditindaklanjuti. "Kami mendesak KPU Kabupaten Nias untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat, terutama di TPS.Â
Kami tidak bisa membiarkan praktik semacam ini merusak pemilu yang seharusnya berlangsung secara jujur dan adil," tegasnya. KPU harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada satu pun pihak yang berani mengintervensi hak pilih rakyat dengan cara-cara yang kotor seperti ini. Tanpa tindakan tegas, pemilu bisa saja kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat.
Bagaimana Respon Dari Pihak Berwenang?
Beberapa upaya konfirmasi terhadap pejabat terkait---termasuk kepala dinas di Pemkab Nias---belum membuahkan hasil. Media mencoba menghubungi mereka lewat WhatsApp, namun tidak ada respons. Bahkan, beberapa pegawai yang kami hubungi dan meminta keterangan lebih lanjut mengaku mengalami ketakutan untuk berbicara lebih jauh karena takut akan dampak negatif terhadap posisi mereka.Â
Mereka hanya mengikuti perintah atasan, meski merasa khawatir dengan situasi yang ada. "Kami hanya mengikuti perintah atasan, tapi kami takut jika harus berbicara terbuka tentang hal ini," ungkap salah satu sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Ini menunjukkan betapa parahnya efek intimidasi yang terjadi di lapangan. Ketakutan yang dirasakan oleh pegawai ini jelas menunjukkan bahwa suasana yang ada tidak kondusif untuk pemilu yang sehat.
Solusi dan Harapan ke Depan
Dengan segala pelanggaran yang terjadi, harapan dari banyak pihak adalah agar KPU Kabupaten Nias bisa mengambil langkah tegas. KPU perlu memperketat pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu, mulai dari proses pencoblosan hingga pasca-pencoblosan.Â
Selain itu, para oknum pejabat yang terlibat dalam praktik intimidasi harus diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak hanya itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang hak-hak mereka dalam pemilu, agar mereka lebih berani melawan segala bentuk intimidasi.
Sebagai rakyat Indonesia, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas pemilu, bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai pengawas sosial. Jika kita diam saja ketika melihat pelanggaran seperti ini, kita turut serta merusak demokrasi yang telah susah payah dibangun. Maka dari itu, kita harus bergerak bersama untuk memastikan bahwa setiap suara yang diberikan dalam pemilu benar-benar bebas dari intervensi apapun.
Pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang bebas dan rahasia di Nias harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, terutama KPU dan aparat penegak hukum. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi terkikis hanya karena perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.Â
Pemilu 2024 adalah kesempatan bagi kita untuk memilih pemimpin dengan integritas, bukan hanya mengikuti permainan kotor di balik layar.
Sudah saatnya kita berdiri untuk pemilu yang lebih bersih dan jujur. Mari kita kawal bersama!