pengawasan Pilkada di daerah ini memerlukan pendekatan yang lebih kreatif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Sumatera Utara pun terus berupaya agar proses demokrasi ini dapat berjalan dengan transparan, adil, dan bebas dari praktik kecurangan. Salah satu langkah penting yang ditempuh adalah menggandeng masyarakat melalui serangkaian kegiatan diskusi, termasuk forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di berbagai wilayah Kepulauan Nias.
Tiyarman Gulo - Pilkada serentak 2024 semakin dekat, dan Sumatera Utara, termasuk Kepulauan Nias, menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian serius dalam hal pengawasan. Dengan tantangan geografis yang unik dan keragaman sosial budaya,"Bawaslu Sumut perkuat pengawasan Pilkada 2024 di Kepulauan Nias dengan melibatkan masyarakat melalui forum diskusi untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan transparan."
Membangun Kesadaran Masyarakat melalui Diskusi Terbuka
Pada Jumat, 8 November 2024, Bawaslu Sumut menggelar forum diskusi bertajuk "Mencegah Pelanggaran dan Memperkuat Pengawasan Pilkada di Kepulauan Nias". Forum ini berlangsung di Soliga Hotel, Kota Gunungsitoli, dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis kampus, media, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam forum tersebut, para peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi mengenai bagaimana cara memperkuat pengawasan Pilkada agar tidak ada pelanggaran yang terjadi, baik itu politik uang, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis, maupun kecurangan lainnya.
Saut Boangmanalu, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumut, menjelaskan bahwa forum diskusi ini bertujuan untuk menggali ide-ide kreatif dari masyarakat. "Kami ingin masyarakat turut aktif berperan dalam pengawasan Pilkada. Melalui forum seperti ini, kami bisa membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan jika ada pelanggaran yang terjadi," ujar Saut. Melalui diskusi ini, masyarakat diajak untuk tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga pengawas yang aktif demi tercapainya Pilkada yang bersih dan bebas dari kecurangan.
Pentingnya Kolaborasi dengan Semua Elemen Masyarakat
Bawaslu Sumut memahami bahwa pengawasan Pilkada tidak bisa dilakukan sendirian. Oleh karena itu, mereka melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan ini. Selain mahasiswa dan aktivis, media juga menjadi salah satu komponen penting yang dilibatkan dalam upaya pengawasan. Dengan demikian, informasi terkait tahapan Pilkada bisa tersebar lebih luas dan transparan kepada masyarakat.
Lutherman Harefa, salah seorang anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan berbagai elemen masyarakat. "Kepulauan Nias memiliki kondisi geografis yang unik, dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang jaraknya jauh satu sama lain. Kolaborasi antara masyarakat dan Bawaslu menjadi kunci utama agar pengawasan Pilkada tetap maksimal," tuturnya.
Forum diskusi diharapkan tidak hanya menjadi wadah untuk berbagi informasi, tetapi juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk lebih memahami proses Pilkada. Dengan begitu, partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas Pilkada dapat lebih meningkat. Salah satu hal yang menjadi fokus utama dalam forum ini adalah mencegah terjadinya praktik politik uang dan menjaga netralitas ASN yang bisa merusak proses demokrasi.
Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula
Salah satu segmen yang mendapat perhatian khusus dalam kegiatan ini adalah pemilih pemula, khususnya di kalangan pelajar. Bawaslu berharap agar para pemilih muda ini tidak hanya menjadi peserta dalam Pilkada, tetapi juga menjadi pengawas yang dapat mendeteksi dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi.
"Kami ingin para pemilih pemula ini juga terlibat aktif dalam forum diskusi semacam ini. Mereka akan menjadi agen perubahan di sekolah mereka dan membawa pemahaman yang lebih dalam mengenai Pilkada 2024. Kami berharap agar mereka dapat menjadi pengawas yang cerdas dan kritis terhadap jalannya proses demokrasi," ujar Saut Boangmanalu.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap bisa menciptakan budaya pengawasan yang tidak hanya terbatas pada hari-H pemungutan suara, tetapi juga selama seluruh tahapan Pilkada. Pemilih pemula yang sudah terdidik sejak dini mengenai pentingnya pengawasan akan memberikan dampak positif bagi sistem demokrasi di masa depan.
Tantangan dan Harapan Pengawasan Pilkada di Kepulauan Nias
Keunikan Kepulauan Nias dalam konteks Pilkada adalah kondisi geografisnya yang terdiri dari banyak pulau dengan akses yang terkadang sulit. Oleh karena itu, pengawasan Pilkada di wilayah ini menjadi tantangan tersendiri. Namun, Bawaslu Sumut tetap optimis bahwa dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, pengawasan Pilkada bisa berjalan efektif.
Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli, Nur Alia Lase, menyatakan bahwa forum diskusi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas pengawasan di daerah tersebut. "Dengan keterbatasan yang ada, kami berharap forum ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas Pilkada. Setiap pihak harus menjadi mata dan telinga bagi Bawaslu untuk mendeteksi setiap pelanggaran," ujarnya.
Komitmen Bawaslu dalam Menjaga Integritas Pilkada
Bawaslu Sumut berkomitmen untuk menjaga integritas Pilkada 2024 agar berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang bersih. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memastikan bahwa semua informasi terkait tahapan Pilkada dapat diakses oleh masyarakat dengan transparan. Informasi yang disampaikan kepada publik harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan tidak ada informasi penting yang disembunyikan.
Saut Boangmanalu menegaskan bahwa Bawaslu juga sangat fokus pada isu-isu krusial yang dapat merusak integritas Pilkada, seperti praktik politik uang. "Kami serius menangani masalah politik uang, netralitas ASN, dan berbagai pelanggaran lainnya. Pengawasan kami bukan hanya soal mencatat pelanggaran, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini," tambahnya.
Harapan Bawaslu untuk Pilkada 2024 di Sumatera Utara
Bawaslu Sumut berharap agar seluruh tahapan Pilkada serentak 2024 di Sumatera Utara, khususnya di Kepulauan Nias, dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, Bawaslu ingin memastikan bahwa tidak ada celah bagi praktik kecurangan dan bahwa setiap tahapan Pilkada dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada.
"Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi Pilkada. Kami berharap agar setiap elemen masyarakat merasa bertanggung jawab dalam menjaga kejujuran Pilkada," tutup Saut Boangmanalu.
Dengan upaya dan komitmen yang kuat, diharapkan Pilkada 2024 di Kepulauan Nias dan seluruh Sumatera Utara dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjalankan demokrasi yang bersih, adil, dan tanpa kecurangan. Melalui pengawasan yang melibatkan semua pihak, kita semua dapat memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai dan dipertanggungjawabkan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H