Legislator AS Perdebatkan Status Cryptocurrency dalam RUU Infrastruktur

Jaret Seiberg dari Cowen mengatakan dalam sebuah wawancara CNBC bahwa salah satu tanda paling jelas tentang cryptocurrency adalah Gedung Putih siap menerima cryptocurrency sebagai bagian permanen dari ekosistem keuangan di AS. 

"Saat ini terlihat enkripsi sebagai produk nyata yang layak mendapat perhatian pemerintah, memberi tahu kita bahwa Gedung Putih sudah mencari cara untuk mengakhiri perdebatan."

Apa yang sebenarnya sedang dibahas?

Cryptocurrency saat ini sudah terlibat di arena politik. Senator yang menaruh perhatian penuh terhadap cryptocurrency, terus menerus membuat informasi up-to-date di media sosial mereka masing-masing.

Inti masalahnya adalah semua terkait dengan definisi "broker" terenkripsi. Definisinya sangat luas dan tidak dapat ditentukan secara eksplisit. Banyak yang menafsirkannya untuk memastikan siapa saja yang berpartisipasi dalam semua jenis transaksi terenkripsi tersebut. 

Bahasa yang masih kontroversial dalam Rancangan Undang-Undang Infrastruktur mengharuskan "broker" terenkripsi untuk melaporkan seluruh informasi pelanggan mereka, termasuk transaksi, kepada IRS. 

Akibatnya, banyak pelaku Crypto yang sangat khawatir tentang bagaimana seorang pelaku cryptocurrency tertentu (seperti penambang, yang menumpang, dan pengembang software yang tidak memiliki pelanggan sama sekali) memiliki cukup kemampuan untuk mematuhi aturan ini.

Stephen Palley | Source: https://www.bloomberg.com/

Tapi ini bukanlah hal yang begitu fatal, kata Stephen Palley, mitra firma hukum Anderson Kill dan co-chair Blockchain dan Virtual Currency Group.

"Dengan asumsi bahwa semuanya sudah selesai, belum ada kepastian, bahasanya ambigu, dan ada laporan bahwa niat RUU ini bukan untuk memaksakan persyaratan pelaporan pada penyedia infrastruktur (Laporan pajak kepada IRS). Jika hasilnya kurang memuaskan, akan kita langsung gugat di pengadilan."

Palley menambahkan, bahasa RUU ini multitafsir dan aturannya bisa dikatakan juga akan berlaku bagi mereka para penyedia layanan Internet, dan jika diterapkan pada kelompok yang sebenarnya tidak mewakili aset digital enkripsi, pasti akan mendapat pertentangan.

Jesse Proudman | Source: https://cryptoslate.com/

Jesse Proudman, CEO dan salah satu pendiri Makara, penasihat cryptocurrency, mengatakan bahwa broker-dealer, broker utama, perusahaan manajemen aset, dan bursa, telah melakukan pertemuan untuk memahami kepatuhan pelanggan dan perpajakan dalam RUU tersebut.

Peraturan ini memungkinkan mereka yang terlibat untuk menjalankan bisnis seperti biasa. Dia juga menunjukkan bahwa ketika RUU itu disahkan, dukungan pasar akan tetap kuat. 

"Enkripsi merupakan industri wirausaha kreatif yang akan beradaptasi dan bertahan seperti industri lainnya, terlepas dari tingkat regulasinya."

Lantas apa yang akan dilakukan selanjutnya?

Legislator tidak mungkin mengambil risiko dengan semata hanya memperbaiki bahasa dan istilah dalam sebuah enkripsi, karena hal ini akan menjadi bagian dari undang-undang lainnya.

Pelaporan pajak mata uang kripto itu penting, tetapi harus diselesaikan dengan benar. Ketika Rancangan Undang-Undang Infrastruktur memasuki legislator, Legislator harus memberikan prioritas untuk mengubah bahasa ini secara eksplisit pada blockchain dan memastikan bahwa kebebasan warga sipil tetap dilindungi.

Leah Wald | Source: https://bitcoinundco.com/

Leah Wald, CEO perusahaan manajemen aset digital Valkyrie Investments, memiliki opini bahwa dalam hal apa pun, undang-undang baru tersebut mungkin baru akan berlaku paling cepat hingga 2023, dan masih banyak hal mungkin yang akan terjadi selama rentang waktu tersebut.