Jika selama ini keberadaan Pemprov Sumsel dan Alex Noerdin serta Ishak Mekki sempat jadi bulan-bulanan para kandidat, baik saat adu debat di Pasca Sarjana Unsri beberapa waktu lalu maupun advetorial beberapa media, namun semua tudingan tersebut dijawab secara gamblang, tegas dan akurat pada saat pemaparan Visi Misi Calon gubernur Sumsel Senin (20/5) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel.
Dengan waktu penyampaian selama 20 menit, masing-masing kandidat secara bergantian membacakan program dan visi misinya. Acara tersebut berlangsung lancar tanpa hambatan.
Pasangan nomor urut 4, Alex Noerdin dan Ishak Mekki dalam penyampaian visi misinya dengan tegas mengklarifikasi pernyataan dari paparan calon gubernur dan calon wakil gubernur sebelumnya. Berikut ini kutipan pernyataan pasangan Alex-Ishak menjawab tudingan-tudingan tersebut.
1. Masalah anggaran kesehatan yang 20 persen
Pasangan nomor urut 1, Eddy Santana Putra dan Annisa Djuita pada kesempatan pemaparan visi misinya menyinggung bahwa pemerintah provinsi Sumsel selama ini tidak menganggarkan dana dari APBD untuk kesehatan di Sumsel sebesar 20 persen. Alex Noerdin pun pada gilirannya memaparkan visi dan misi menjawab bahwa anggaran dana kesehatan untuk Sumsel lebih dari 20 persen, bahkan mencapai 23 persen.Hal tersebut terbukti dari keputusan Menterei Dalam Negeri yang mengesahkan APBD Sumsel tahun 2012, 23,9 persen untuk kesehatan. Kalau anggarannya di bawah itu, Alex Noerdin mengatakan bahwa dia sudah pasti akan dimarahi DPRD Provinsi Sumsel.
2. Masalah Kartu Sehat
Pasangan nomot urut 1, ESP-Win terus berupaya menyerang kebijakan-kebijakan Pemerintah provinsi terutama masalah Program Berobat gratis. ESP akan menggulirkan Kartu Sehat sebagai ganti dari program berobat gratis di Sumsel. Alex Noerdin pun menjawab dengan fakta sebagai berikut: "Hati-hati Saudara sekalian Menteri Kesehatan sekalipun, orang yang paling kompeten di Republik Indonesia bicara tentang kesehatan mengatakan bahwa Kartu Sehat itu tidak perlu, karena berobat gratis telah berjalan dengan baik dan di daerah tertentu ada 15 rumah sakit yang mengundurkan diri dari program Kartu Sehat. Saya cuma merespon saja apa yang sudah disampaikan dan meluruskan apa yang sebenarnya ada."
Jawaban lugas tersebut mementahkan kemungkinan keberadaan Kartu Sehat di Sumsel. Penerapan Kartu Sehat Di DKI Jakarta merupakan pelajaran berharga bahwa Kartu Sehat belum efektif digunakan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Terbukti, 15 rumah sakit yang menolak Kartu Sehat tersebut adalah dari daerah DKI Jakarta.
Sebelumnya, Alex Noerdin juga mengemukakan bahwa Sumsel adalah pionir dalam penyelenggaraan Program Sekolah dan Berobat Gratis di Indonesia yang kemudian kedua program tersebut dicontoh dan diterapkan oleh pemerintah pusat.
3. Masalah Koordinasi Buruk Dengan Pemkab dan Pemkot di Sumsel
Lagi-lagi Kandidat nomor 1, ESP-Win mengkritik gubernur dengan mengatakan bahwa koordinasi antara gubernur dengan bupati dan walikota di Sumsel tidak terjalin dengan baik sehingga pembangunan di Sumsel tidak optimal. Kritik tersebut dijawab Alex Noerdin sebagai berikut: "Pencapaian pembangunan Sumsel sekarang ini adalah bantuan aktif dari seluruh rakyat Sumsel dan bantuan dari Bupati dan Walikota yang proaktif, kooperatif bersama-sama Gubernur membangun daerah ini. Memang ada satu dua yang tidak kooperatif, tapi dari 11 bupati dan 4 walikota, sekitar 80 persen semuanya terkoordinasi dengan baik, buktinya perencanaan pembangunan Sumsel selama 3 tahun berturut-turut mendapat penghargaan Anglikta Nusantara yaitu penghargaan perencanaan pembangunan wilayah provinsi terbaik di Indonesia. Dan ini tidak mungkin dicapai jika tanpa bantuan bupati dan walikota di Sumsel (yang kooperatif-red)."
