Mohon tunggu...
Tito Akbar
Tito Akbar Mohon Tunggu... -

Lebih baik disingkirkan daripada menyerah pada kemunafikan -Gie-

Selanjutnya

Tutup

Politik

Menanti Keberanian Abraham Samad Usut Korupsi Jokowi

24 Mei 2014   02:31 Diperbarui: 23 Juni 2015   22:10 1671
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption id="" align="aligncenter" width="562" caption="Sumber: tribunnews.com"][/caption] KPK dan Kejaksaan Agung telah mendapatkan bukti aliran dana dari Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono ke rekening sahabat Jokowi, Bimo Putranto. Namun sampai saat ini, KPK terutama Abraham Samad tak bertaji menetapkan tersangka baru pada kasus korupsi bus karatan Jokowi yang didatangkannya dari Cina. Selain itu, putera sulung Capres Jokowi, Gibran Rakabuming juga dikabarkan mendapat cipratan aliran dana korupsi bus TransJakarta. Disebutkan bahwa Bimo menyerahkan  uang puluhan miliar kepada Gibran. Uang itu digunakan untuk membayar tim media sosial Jokowi sebesar Rp 40 miliar. Meskipun sudah disuguhkan beberapa bukti kuat keterlibatan Jokowi dalam korupsi bus karatan tersebut, Abraham sama sekali tak berkutik. Tidak terlihat sedikitpun keinginannya untuk mengusut kasus tersebut lebih jauh. Mantan kandidat kuat Cawapres Jokowi itu tentu punya alasan, apa itu? Abraham adalah relasi dekat Jusuf Kalla, mantan Cawapres SBY yang kini maju lagi sebagai Cawapres Jokowi. Tidak heran dengan kedekatan keduanya yang merupakan kelahiran Sulawesi Selatan tersebut. Terpilihnya Abraham sebagai Ketua KPK pada Desember 2011 silam tidak lepas dari andil JK. JK lah yang membawa Abraham ke Jakarta sebagai Ketua KPK. Sebagai orang yang telah berjasa banyak padanya, tentu Abraham harus membalas budi. Sehingga tidak mungkin Abraham berani mengusut keterlibatan Jokowi dalam korupsi bus TransJakarta karena itu akan mengganggu langkah JK ke istana negara. Abraham pun harus pandai - pandai menutupi kasus tersebut dari pantauan dan desakan publik untuk mengamankan JK paling tidak sampai Pilpres Juli mendatang.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun