Bagaimana Melindungi Anak Indonesia? (Catatan Hari Anak Nasional 2023)

Selain dampak tersebut masih ada dampak negatif lainnya, yaitu menjadi pribadi yang individualis, kurang peka dengan keadaan sekitar dan kehilangan minat bersosialisasi dengan orang   lain.

Media sosial juga mempunyai pengaruh signifikan. Saat ini media sosial seperti youtube, instagram dan juga facebook sudah menggerakan batas minimum usia pengguna yaitu 13 tahun . 

Berdasarkan salah satu penelitian yang dikutip dari mediaindonesia.com dimana sekitar lebih dari 87% anak-anak di Indonesia sudah dikenalkan media sosial sebelum menginjak usia 13 tahun. Dan ada sekitar 92% anak-anak dari keluarga berpenghasilan di bawah, mengenal media sosial lebih dini lagi.

Media sosial sangat berpengaruh terhadap perilaku anak/remaja, apalagi ketika media sosial di konsumsi terlalu berlebihan. Beberapa remaja mengalami masalah kecemasan/mental, dimana kebanyakan media sosial menampilkan hal-hal yang sangat wah, sangat baik-baik saja dan sangat keren, sehingga anak sering kali membandingkan atau merasa kenapa saya tidak seperti dia (artis/selebgram) dan timbul kecemasan serta ketidak percayaan diri.terlebih bila anak terperangkap ke komunitas yang tak wajar. Seperti berita baru-baru ini yang menyebutkan adanya group chat kelompok dengan paham menyimpang yang anggotanya anak SD.

Mengerikan sekali ancaman-ancaman yang dihadapi oleh anak-anak indonesia sekarang ini.

Penuhi hak anak

Upaya untuk melindungi anak-anak Indonesia hendaknya dimulai dari sejak dini terutama pemenuhan akan hak-haknya sebagai seorang anak. Hak anak meliputi:

• Hak pemenuhan gizi
• Stunting masih menjadi isu penting di negeri ini. Menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI, satu dari empat anak Indonesia di bawah usia lima tahun menderita stunting. Kondisi ini mendorong pemerintar menargetnkn angak stunting di bawah 20% pada 2024. Kini, Menkes Budi Gunadi Sadikin memang mengatakan angka stunting mengalami penurunan hingga 21,6% dibandingkan pada 2021 yang mencapai 24,4%. Meski demikian, sudah selayaknya hak anak mendapat gizi baik tidak terhalang faktor yang lebih sistemis, yakni kemiskinan. Jangan sampai kondisi ini membuat para ibu kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak sejak dini.
• Hanya anak dengan gizi yang cukup yang akan mempu memiliki tumbuh kembang yang baik.
• Hak memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya
• Pendidikan memiliki peran krusial dalam membawa sebuah bangsa ada kemajuan. Sayangnya, anak-anak Indonesia masih mempunyai masalah dengan pemenuhan hak belajarnya. Sepanjang tahun ajaran 2022/2023, tercatat angka putus sekolah di Indonesia dari semua jenjang mencapai 76.834 orang. Perinciannya, siswa putus sekolah tingkat SD 40.623 orang, SMP (13.716), SMA (10.091), dan SMK (12.404). (Viva, 27-6-2023).
• Biaya sekolah yang mahal masih menjadi momok bagi sebagian kalangan sehingga tak jarang menghalangi kelanjutan pendidikan anak-anak. Apalagi prevalensi anak putus sekolah tingkat SD yang mencatatkan angka tertinggi dibanding jeenjang SM dan SMA/SMK.
• Hak anak untuk bahagia
• Kebahagiaan anak tak melulu berbandig lurus dengan materi berlimpah. Memberinya kasih sayang yang tulus, membersamai waktu-waktu mereka di masa kecil dan membekalinya dengan pendidikan moral yang baik, tentu adalah faktor utama yang akan membuat mereka merasa bahagia. Lima tahun lalu, para peneliti Varkey Foundation melakukan survei pada September-Oktober 2016 di 20 negara dengan responden anak-anak muda yang lahir pada periode 1995-2001, yang juga dikenal dengan Generation Z. Hasilnya, anak muda Indonesia menjadi yang paling bahagia. Untuk Indonesia, komitmen terhadap agama adalah penyebab utama kebahagiaan.
• Meski belum ada hasil penelitian yang lebih up to date, setidaknya fakta bahwa agama penyebab kebahagiaan bagi anak, memberikan penekanan kepada para orang tua bahwa jangan abai dalam memberikan pendidikan agama sejak dini.

Membuat anak Indonesia terlindungi, memerlukan upaya serius dari ketiga pihak, yang oleh Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Tiga Pilar Pendidikan yakni keluarga, pendidikan dan masyarakat. Dan pemerintah sangat mempunyai andil dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi keterlindungan anak-anak. 

Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah sangat memungkinkan dan wajib dilakukan untuk melindungi anak Indonesia, semisal memblokir situs porno dan mengandung kekerasan, menegakkan hukum berat bagi pelaku kekerasan terhadap anak juga akan memberikan efek jera bagi terjadinya kasus-kasus kekerasan lain di masa yang akan datang, memberikan akses pendidikan merata dan terjangkau bagi seluruh anak Indonesia dan kebijakan-kebijakan lain yang benar-benar bertujuan melindungi anak indonesia. Anak bukan aset negara, tetapi mereka adalah pemilik negara di masa depan yang akan membawa kepada maju mundurnya peradaban bangsa.