Saya disini akan menulis critical review dari salah satu bab buku karya Prof Miriam Budiardjo yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Disini saya akan mengulas mengenai bab yang pertama dari buku ini yaitu mengenai Sifat, Arti, dan Hubungan Politik dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya.
Dalam sub bab yang pertama Prof Miriam Budiardjo membahas mengenai perkembangan dan definisi ilmu politik. Antara lain bahwa ilmu politik tergolong ilmu yang baru lahir pada abad ke 19 akan tetapi jika politik diartikan sebagai pembahasan mengenai aspek negara dan kehidupan politik maka ilmu politik sudah ada sebelum abad ke-19.
Dikatakan bahwa diberbagai dunia pada masa sebelum masehi sudah banyak pemikiran-pemikiran mengenai politik misal di Yunani Kuno (450 SM) oleh Heredotus, Plato dan aristoteles. Sedangkan di Asia tepatnya di India sudah ada sejak (500 SM) pada kitab Dharmasastra dan Arthasastra. Selain itu juga di cina dengan para filsufnya yang terkenal antara lain Conficius, Mencius, dan mazhab Legalists oleh Shang Yang dimana seluruhnya pada masa 350 SM. Â
Sementara di Indonesia sudah ada sejak abad ke 13 dan ke 15 masehi pada masa majapahit yaitu pada kitab Negarakertagama dan juga Babad Tanah Jawi. Disini juga disebutkan bahwa pemikiran politik Indonesia semakin terdesak oleh pemikiran barat pada masa imperialisme. Sedangkan di Eropa  bahasan politik dimulai sejak abad ke 18 dan 19 dan banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan karena itu  fokus perhatiannya hanya negara. Hal yang sama juga terjadi di Amerika.
Disini penulis tidak memberikan bagaimana penjelasan bagaimana istilah politik terbentuk. Selain itu juga sejarah mengenai negara polis di Yunani juga tidak terdapat dalam penjelasan ini dimana negara polis tersebut merupakan contoh sejarah dalam perpolitikan.
Penulis juga menjelaskan bagaimana perkembangan politik setelah perang dunia ke-2 yang dimana semakin pesat dengan didirikannya berbagai fakultas yang mencakup kajian politik didalamnya di berbagai universitas di dunia. Selain itu perkembangan ilmu politik juga mendapat dorongan dari UNESCO, dimana pada tahun 1948 menyelenggarakan suatu survei mengenai kedudukan ilmu politik di kira-kira 30 negara. Yang dimana terbitlah buku berjudul Contemporary Political Science. Selain itu, UNESCO bersama IPSA juga menerbitkan buku The University Teaching of Social Sciences : Political Sciences mengenai pengajaran beberapa ilmu sosial di perguruan tinggi. Yang dimana kedua buku ini bertujuan untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan-pandangan yang berbeda.
Sub-bab ini diakhiri oleh penulis dengan pernyataan bahwa ilmu politik telah menjadi ilmu yang terpandang yang perlu dipelajari untuk mengerti kehidupan politik. Disini saya sangat setuju dengan hal tersebut. Dimana ilmu politik merupakan hal yang penting untuk dipelajari terutama bagi orang-orang yang nantinya akan berakhir di pemerintahan. Walaupun tidak berakhir di pemerintahan pun tidak ada salahnya juga mempelajari ilmu politik karena ilmu politik juga tidak semata-mata tentang negara.
Sub-bab yang kedua membahas mengenai ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Dimana penulis menjelaskan yang selama ini juga menjadi polemik, yaitu apakah ilmu politik termasuk ilmu pengetahuan. Maka penulis memeberikan karakteristik dari suatu ilmu pengetahuan yaitu tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol. Namun jika hal tersebut menjadi patokan maka ilmu politik bukanlah ilmu pengetahuan karena obyek yang diteliti oleh ilmu politik adalah manusia, dan perilaku manusia tidak bisa diamati dalam keadaan terkontrol. Jadi pada tahun 1948 para ilmuwan politik mendefinisikan ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Jika definisi tersebut dipakai sebagai patokan Maka ilmu politik bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan.
Selain menjelaskan hal diatas, penulis pun juga menjelaskan mengenai 2 pendekatan dalam revolusi ilmu politik yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan tradisional. Yang dimana tidak dijelaskan dalam buku-buku pengantar ilmu politik lainnya, seperti buku karya Rodee dkk tahun 1988 yang berjudul Pengantar Ilmu Politik yang dimana hanya menjelaskan mengenai bagaimana ilmu politik agar menjadi ilmu yang ilmiah.
Singkatnya, dimana pendekatan tradisional menekankan pada nilai-nilai dan norma, dibanding fakta, filsafat dibanding penelitian empiris, ilmu terapan dibanding ilmu murni, historis-yuridis dibanding sosiologis-psikologis, serta tidak kuantitatif, dimana pendekatan perilaku berkebalikan dari pendekatan tradisional.
Subb-bab yang ketiga mengenai definisi ilmu politik. Disini penulis menuliskan definisi ilmu politik secara umum maupun dari para ahli, antara lain Plato, Aristoteles, Peter Merkl, Rod Hague serta Andrew Heywood. Ahli-ahli politik selalu menekankan politik hanya pada satu bidang antara negara, kebijakan, kekuasaan, ataupun alokasi. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Hal ini sama persis dengan apa yang selalu berkaitan dengan politik di Indonesia. Bahwa masyarakat umum mengartikan politik berkaitan dengan hal-hal tersebut. Maka dari itu penulis pun juga menyertakan definisi-definisi dari hal-hal diatas dalam sub-bab ini
Negara
Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Ahli-ahli yang menekankan politik pada negara antara lain. Roger F Sultau dan J. Barents'
Kekuasaan
Kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan perilaku. Perebutan kekuasaan dalam pemerintahan sangatlah menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia dalam percaturan politik di Indonesia.
Pengambilan keputusan
Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan merujuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat.
Kebijakan Umum
suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.
Pembagian atau Alokasi
Pembagian dan alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat dalam hal politik, jika pembagian atau alokasi yang tidak merata kerap kali mengakibatkan konflik. Pembagian yang tidak merata ini erat hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah.
Pada subbab selanjutnya penulis membahas sedikit mengenai bidang-bidang dari ilmu politik. Bidang pertama yaitu Teori Politik, yang merupakan bahasan sistematis dan generalisasi-generalisasi dari fenomena politik. Bidang kedua adalah lembaga-lembaga politik misalnya pemerintah, mencakup aparatur politik teknis untuk mencapai tujuan sosial. Bidang ketiga adalah partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum. Dan bidang terakhir adalah hubungan internasional dimana terdapat politik internasional, organisasi dan administrasi internasional serta hukum internasional.
Pada sub-bab terakhir pada bab 1 ini ialah mengenai hubungan ilmu poitik dengan ilmu pengetahuan lain. Yang  pertama ialah hubungan politik dengan sejarah, dijelaskan bahwa sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan berupa data dan fakta masa lampau untuk diolah. Selanjutnya ialah hubungan antara filsafat dengan ilmu politik. Dimana terdapat filsafat politik yang nantinya akan dijelaskan juga di bab ke 2, filsafat politk yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai (value) dari negara.
Selain sejarah dan filsafat, penulis juga menjelaskan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama adalah sosiologi, dengan pengertian dan teori-teori sosiologi membantu untuk mengetahui sampai dimana susunan dan stratifikasi sosial memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan, corak dan sifat keabsahan politik, sumber-sumber kewenangan politik, pengendalian sosial dan perubahan sosial. Sedangkan jasa antropologi kepada ilmu politik adalah menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Sementara itu ilmu ekonomi terutama pada pengertian pembangunan ekonomi mempengaruhi pengertian pembangunan politik pada ilmu politik.
Hubungan psikologi sosial dengan ilmu politik adalah metode pengamatan dari psikologi sosial dapat digunakan ilmu politik untuk menganalisis secara lebih mendalam kebijakan-kebijakan politik dan fenomena-fenomena politik pada umumnya. Sedangkan pada geografi tentu saja bagaimana perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh  bisa mempengaruhi politik. Ilmu hukum dan ilmu politik sejak dulu memang berhubungan erat karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Dimana salah satu fokus ilmu politik adalah negara.
