Rencana baru pemerintah dalam sistem pembayaran e-toll menjadi pembayaran tanpa berhenti dengan menggunakan sistem MLFF atau multi Lane Free Flow yang direncanakan mulai dapat dilaksanakan secara bertahap di akhir tahun 2022. Sistem ini diharap mempermudah dan mempercepat dalam pembayaran sehingga megurangi kemacetan di gerbang pembayaran.
MLFF menggunakan teknologi berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) yang dapat mendeteksi pelat nomer kendaraan para pengguna tol. Sehingga transaksi dilakukan melalui aplikasi Cantas yang rencananya akan menjadi aplikasi yang bebas kuota internet.
Teknisnya, GPS akan menentukan lokasi melalui jaringan satelit dan akan melalui proses map-matching. Ketika kendaraan keluar tol, sistem akan langsung melakukan kalkulasi tarif sesuai dengan jalan yang telah dilewati.
Sebagai kebijakan yang baru akan dilaksanakan, dari sisi payung hukum
Dengan persiapan teknologi yang harus maksimal karena teknisnya menggunakan teknologi secara penuh. Lalu disisi lain, bagaimana persiapan payung hukum dalam pelaksanaan MLFF ini ?
“ Teknologi MLFF sudah diatur dari sisi payung hukum, sistem pembayarannya sama dengan e-money bedanya ada di server dan bank Indonesia sudah mengatur tekait regulasi yang digunakan dan bekerjasama dnegna kominfo dalam pengaturan. Cuma perlu turunan dari regulasi yang bisa memastika implementasi di lapangan dapat berjalan dengan baik.” Kata Resdiansyah, Pengamat Transportasi Cerdas UPJ dalam CNN Indonesia.
Bagaimana penegakan hukum dilapangan seperti motor yang masuk atau kendaraan roda empat yang dengan sengaja tidak membayar ?
“ Penerapan MLFF dibarengi dengan penegakan hukum, sehingga hal ini digunakan untuk menghindari pelanggaran seperti motor yang masuk dan juga pengguna jalan tol yang dengan sengaja tidak membayar atau dengan sengaja mematika handphone akan mendapatkan sanksi dan denda” kata Resdiansyah.
Kebijakan sistem pembayaran tanpa berhenti ini tidak terbilang baru karena banyak negara yang sudah menggunakan sistem MLFF ini. Namun bagi Indonesia hal ini menjadi kebijakan yang baru akan dilaksanakan.
Uji coba diharapkan bisa dilaksankan pada akhir tahun 2022 sudah dipersiapkan dengan matang terkait infrastruktur. Disisi lain menurut Resdiansyah yang menjadi hal utama dalam penerapan kebijakan ini dari sisi masyarakat
Dari sitem teknologi mudah dalam implementasi tapi yang paling membutuhkan waktu yaitu sosialisasikan karena banyak masyarakat yang kurang literasi dan masyarakat yang kurang teknologi apalagi ini perubahan ke teknologi yang menggunkan android secara penuh. Sehingga dibutuhkan steakholder untuk mengedukasi masyarakat dalam perubahan
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H