Tuduh Presiden Macron Mengintervensi Urusan Domestik, Junta Militer Niger Layangkan Kecaman

Pada 26 juli lalu, Presiden terpilih Niger, Mohamed Bazoum digulingkan oleh junta militer Niger. Oleh junta Niger, ia beserta keluarganya kemudian ditahan di Istana Presiden Niger.

Aksi kudeta yang dilakukan oleh junta militer Niger ini dikutuk oleh Prancis dan sebagian besar negara-negara tetangga Niger.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron menganggap bahwa Bazoum merupakan pemimpin Niger yang sah karena ia terpilih untuk memimpin secara demokratis. Macron juga menganggap bahwa junta Niger tidak memiliki legitimasi untuk memimpin Niger.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron telah kembali menegaskan dukungannya untuk Presiden Niger terguling, Mohamed Bazoum. Hal ini nampaknya membuat junta militer Niger geram dan menuduh Presiden Macron "melakukan operasi neo-kolonial terhadap rakyat Niger yang sedang berusaha menentukan nasibnya sendiri".

Jumat, 1 September waktu setempat, perwakilan junta Niger, Kolonel Amadou Abdramane menyatakan bahwa pernyataan dari Presiden Macron merupakan intervensi terang-terangan untuk urusan domestik Niger.

Pernyataan Presiden Macron yang dimaksud adalah pernyataan dukungannya untuk ECOWAS (Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat) pada Senin, 28 Agustus lalu. Dalam pernyataannya, Presiden Prancis itu menegaskan bahwa Prancis akan mendukung segala tindakan diplomatik bahkan tindakan militer yang akan dilakukan oleh ECOWAS di Niger.

ECOWAS sendiri mengancam akan melakukan intervensi militer di Niger jika upaya diplomatik yang dilakukan untuk mengembalikan presiden terguling Bazoum ke kursinya gagal dilakukan.

Selain menyatakan dukungannya untuk ECOWAS, Presiden Macron juga sempat memuji keputusan Presiden terguling Niger, Mohamed Bozum karena tidak mengundurkan diri. Keputusan tersebut dianggapnya sebagai keputusan yang berani.

Dukungan Presiden Macron untuk pemimpin terdahulu Niger juga nampak dari apa yang dilakukan Diplomat Prancis untuk Niger, Sylvain Itte. Meskipun pada Kamis 31 Agustus Junta Niger memerintahkan kepada pihak kepolisian Niger untuk mencabut kekebalan diplomatik Itte, Diplomat Prancis itu tak bergeming dan memilih tetap berada di Niger. Itte ditekan dan diberikan tenggang waktu 48 jam untuk meninggalkan Niger, Namun Diplomat Prancis itu tetap memilih untuk tidak meninggalkan Niger.

Strategi yang dilakukan junta Niger tersebut merupakan strategi serupa yang pernah diterapkan oleh negara tetangga Niger, Mali dan Burkina Faso saat dilanda sentimen anti-Prancis.

Sementara di sisi lain, pada 1 September waktu setempat, ribuan orang berkumpul untuk melakukan aksi penuntutan di luar pangkalan militer Prancis di Niger. Ribuan orang tersebut berasal dari koalisi kelompok sipil M62 yang menentang keberadaan pasukan militer Prancis. Mereka menuntut kepada pasukan Prancis untuk meninggalkan Niger.

Namun, Prancis menolak untuk melakukan penarikan pasukan dari Niger.

Setidaknya 1500 pasukan militer Prancis memang ditempatkan di Niger, sebelumnya mereka dikerahkan untuk membantu melawan pasukan bersenjata.

Menanggapi peningkatan tensi yang terjadi, juru bicara militer Prancis, Kolonel Pierre Gaudilliere menyatakan bahwa pasukan militer Perancis siap menanggapi segala peningkatan ketegangan yang dapat membahayakan perwakilan diplomatik Prancis maupun militer Prancis.

Meski tensinya terus meningkatan, upaya penyelesaian masalah secara damai masih terus diupayakan hingga kini.

Sumber: Al Jazeera