20 Trilliun untuk HAM, Apa Kabar Korban Pelanggaran HAM

Kabinet (Gemuk) Merah Putih Prabowo-Gibran telah terbentuk pada 20 Oktober 2024 silam, sebanyak 48 Menteri, 5 kepala Badan, dan 59 Wakil Menteri telah dikukuhkan sebagai pembantu Prabowo-Gibran dalam satu masa bakti atau periode hingga 2029 mendatang. 

Belum genap 30 hari bekerja para pembantu Prabowo sudah melakukan banyak gerakan yang memunculkan berbagi respon dari masyarakat mulai dari sangat negatif hingga pada yang sangat positif. Namun kali ini menarik bila kita menelisik isu yang dimunculkan oleh kementerian baru yaitu Kementerian Ham yang dikomandoi oleh Natalius Pigai.

Sosok Natalius Pigai bukanlah  nama baru dalam isu Ham di Indonesia, pernah menjabat menjadi Komisioner Komnas Ham Indonesia jadi salah satu bukti bahwa Natilius Pigai berada pada tugas yang tidak asing baginya. Namun, Natalius Pigai menghebohkan publik dengan meminta anggaran untuk Kementerian Ham pada rapat dengan DPR sebanyak 20 Triliun Rupiah  kurang lebih. 

Apabila melihat secara kronologi Kementerian Ham berasal dari Ditjen (Direktorat Jendral) Ham pada Kementerian Hukum dan Ham di era kepemimpinan Joko Widodo. Sebelumnya Ditjen Ham memiliki anggaran hanya sebesar 64 M Rupiah kurang lebih, menurut Natalius Pigai hal tersebut terlalu kecil baginya dengan tugas yang sangat berat.

Penunjukan Natalius Pigai juga sangat terkesan "bagi-bagi jabatan" terhadap kolega Prabowo, sepak terjang Natalius Pigai pada pilpres 2024 menunjukan dukungan yang terbuka terhadap Prabowo Subianto dan menjadi salah satu tim pemenangan Prabowo-Gibran. 

Sehingga penunjukan Pigai sapaan akrabnya bukanlah sesuatu yang harus didiskusikan lagi oleh masyrakat karena jelas alasannya adalah distribusi kekuasaan semata. Selanjutnya isu anggaran 20 Triliun yang diajukan oleh Pigai bukan tidak berdasar, menurut Menteri Ham tersebut bahwa dirinya akan membangun sekolah HAM bertaraf internasional dengan berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan mengenai isu HAM.

Muncul program kader Ham oleh Pigai di seluruh Desa Indonesia sebanyak 78 Rb kader Ham dengan tujuan menyebarkan pahaman akan pentingnya Ham. Melihat sengkarut penyelesaian Kasus Ham di Indonesia, menurut saya Pigai terlalu jauh dalam melakukan program yang memakan biaya yang sangat besar, sebenarnya Pigai memiliki peluang untuk menyelesaikan persoalan Ham yang terjadi di Indonesia yang belum terungkap selama ini. 

kasus-kasus pelanggaran Ham di Indonesia masih dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu untuk diselesaikan karena muncul dugaan apabila di investigasi secara mendalam Presiden Prabowo Subianto memiliki keterkaitan dengan Pelanggaran Ham di Masa lalu.

Program Pigai juga belum mencerminkan janji kampanye Prabowo-Gibran yang berjanji menyelasaikan kasus-kasus pelanggaran Ham masa lalu. Aksi Kamisan salah satu parameter bagaimana upaya negara menyelesaikan kasus pelanggaran Ham, banyak masyarakat Indonesia yang hilang hingga kini selain itu tidak sedikit korban pelanggaran Ham yang meninggal dan mendapat luka permanen maupun Psikis. 

Seharusnya Pigai sebagai aktivis Ham memunculkan program inti yaitu mengagendakan penyelesaian dan pengungkapan kasus pelanggaran Ham di Indonesia sejak masa orde lama hingga kasus-kasus pelanggaran Ham di Masa Joko Widodo.

Harapan masyarakat dan keluarga korban pelanggaran Ham sepertinya memang sudah tertutup rapat dengan terpilihnya Prabowo Subianto, sosok yang erat kaitannya pada banyak insiden di berbagai daerah dan peristiwa pelanggaran Ham masa lalu. Selanjutnya kesan militeristik dalam karakter kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran menambah rasa frustasi yang sedemikian rupa dari para keluarga korban. 

Belum lama ini terjadi penyerangan oleh puluhan anggota TNI pada sebuah desa di Deli Serdang Sumatera Utara hingga menimbulkan korban jiwa bahkan korban meninggal terhadapat satu orang yang dianggap sebagai tokoh desa. kemarahan masyarakat atas tindakan Aparat TNI yang membabi buta menyiksa dan menganiaya masyarakat di desa Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara menambah sepak terjang negara dalam melakukan pelanggaran Ham terhadap masyarakat.

 Selanjutnya militerisasi yang ada di Papua, Pigai yang notabene putra asli Papua seharusnya melihat dan bersuara mengenai pelanggaran Ham yang terjadi di Papua, sebelum mendapat jabatan Menteri Pigai sangat keras menyuarakan pelanggaran Ham di tanah Papua akan tetapi setelah menjabat belum muncul pernyataan pigai mengenai Papua hari ini dalam konteks Ham.

Saya memahami bahwa Kemeterian Ham bukanlah aparat hukum melainkan pemerintah yang menciptakan kebijakan dalam urusan publik, Pemerintah seharusnya menjadi jembatan masyarakat dalam menyelesaikan segala persoalan. Negara telah memiliki fasilitas penegak hukum dan memiliki relasi politik yang sangat berkaitan dengan pemerintahan. 

Karena Kapolri, Jaksa Agung, Panglima, dan Badan atau komisi yang memiliki otoritas melakukan penegakan hukum harus pilihan dari Presiden terpilih, secara otomatis para kepala-kepala penegak hukum tersebut memiliki tanggung jawab dalam menjalankan perintah Presiden secara politik. Realitas terhambatnya penyelesaian dan pengungkapan kasus pelanggaran Ham berasal dari Presiden dan elit-elit partai politik yang memiliki relasi Patronase dan oligark.

Sehingga saya berkesimpulan bahwa Kementerian Ham hanya sekedar dari upaya distribusi kekuasaan, atau bahasa keren yang sering kita dengar "bagi-bagi jabatan".

 Oleh karena itu Pigai sebagai Menteri pertama kali mencetuskan ide anggaran bukan ide radikal untuk menyelesaikan persoalan, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran tercermin dari banyaknya isu penambahan anggaran dan kenaikan pajak, sehingga muncul kecurigaan dengan anggaran yang dicetuskan. Dalam cerita sejarah perang selalu ada hasil perang untuk dibagikan kepada semua pihak yang berkontribusi pada perang. 

Nah, saya menilai hasil perang dalam pilpres 2024 silam adalah anggaran dan otoritas sehingga harus dibagikan secara merata pada semua pihak yang berkontribusi pada pemenangan pilpres 2024.

Seharusnya awal dari pemerintahan yang ideal itu adalah bagaimana kemudian para pembantu Presiden mulai mengurai ide dan gagasan yang akan dilaksanakan tanpa sibuk dengan anggaran yang rentan dirampok itu. Kontradiktif, para pembantu presiden Prabowo-Gibran sibuk meminta anggaran lebih dan sibuk menyalahgunakan wewenang, dan juga blunder yang menimbulkan kegaduhan di publik.  

Sejauh ini keraguan demi keraguan dimunculkan oleh Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, khusunya dalam penyelesaian pelanggaran Ham masa lalu.