Menteri itu adalah mereka yang mampu merasionalisasi sebuah kondisi dan mampu menjawab setiap pertanyaan publik dengan baik dan bijaksana. Kemampuan yang juga harus dimiliki oleh seorang Menteri adalah kemampuan argumentasi untuk meminimalisir keraguan di publik, kita paham bahwa kebijakan publik akan lebih mudah dijalankan apabila mendapat legitimasi politik dari masyarakat berupa sikap atau respon positif.Â
Kebijakan seperti Tapera adalah salah satu contoh kebijakan yang tidak mampu di rasionalisasi sehingga sulit diterapkan, bahkan menaikkan pajak hingga kini tidak dapat dirasionalisasi sehingga secara politik tidak terlegitimasi dengan baik.
Menteri itu adalah mereka yang mampu menerjemahkan misi Presiden terpilih dalam sebuah bentuk program atau kebijakan, tidak cukup melihat situasi dengan pendekatan permasalahan.
Akan tetapi ada variabel penting yaitu misi presiden pada saat mereka kampanye, oleh karena itu yang dipilih biasanya adalah mereka yang aktiv dalam pemenangan karena dianggap memahami misi calon presiden. Menteri Basuki Menteri PUPR adalah sosok yang mampu menerjemahkan ambisi dan misi Joko Widodo dengan memaksimalkan pembangunan fasilitas publik.
 Hingga hari ini saya belum mendengar adanya upaya atau gerakan tambahan dari pak Basuki dalam menjalankan tugas, semua dilaksanakan sesuai perintah dari bos besar. Hal ini penting diperhatikan untuk meningkatkan keberhasilan seorang pemimpin dan juga masyarakat dapat merasakan kebermanfaatkan seorang pemimpin yang menjajikan banyak hal.
Menteri itu adalah mereka yang memiliki logika dan nalar yang baik, walau hanya seorang pembantu akan tetapi menteri harus memiliki logika dan nalar yang baik agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan maksimal.Â
Menteri juga dibekali wewenang dalam berkomunikasi dengan publik walau terbatas bidang yang dimiliki, sehingga ketika melihat atau menangkap sebuah isu tertentu menteri harus memiliki logika dan nalar yang baik untuk dapat merespons kondisi tersebut baik menggunakan lisan maupun kebijakan dalam hal yang lebih serius.
Menteri adalah mereka yang siap menjadi role model atau panutan bagi banyak orang, sehingga etika dan kelakuan para menteri haruslah sesuai norma-norma masyarakat yang baik. Kita mengerti bahwa seorang menteri adalah manusia biasa yang juga kerap melakukan kesalahan, akan tetapi hal tersebut akan sulit diterima masyarakat apabila menteri itu melanggar norma-norma yang berlaku.Â
Semisal seorang menteri yang terjerat kasus korupsi ternyata pernah memberikan sejumlah uang terhadap seorang penyanyi dangdut atau biasa disebut saweran. Menteri tersebut tidak mewakili norma publik yang menganggap hal tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang yang dianggap panutan bagi banyak orang. Pendekatan agama apapun akan sulit menerima hal tersebut, sehingga menteri itu penting menjaga norma-norma publik, baik secara terbuka mapun tertutup.
Saya tidak memasukan menteri tidak boleh mencuri uang masyarakat, karena sejak awal para calon menteri-menteri itu sudah dibebankan untuk melakukan hal tersebut dengan berbagai macam tujuan. Bedanya masih banyak menteri tidak tertangkap saja, karena menurut saya 80% lebih menteri yang pernah ada itu melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai macam praktek yang dilakukan.Â
Menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya orang-orang terdekat bahkan keluarga sendiri juga merupakan praktek yang akan mereka lakukan, hanya masalah waktu untuk mengungkap itu semua.Â