Mohon tunggu...
timotius lubis
timotius lubis Mohon Tunggu... Wiraswasta - Boraspati

don't hate what you don't understand

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pengumunan! Hasil Rampasan Akan Segera Dibagikan.

17 Oktober 2024   12:23 Diperbarui: 17 Oktober 2024   13:03 65
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Prabowo bergerak dan memanggil para calon pembantunya, tidak sedikit dari mereka yang setia bersama Prabowo dalam pemenangan Pilpres kemarin. Paradigma yang sering diperdebatkan oleh banyak pihak adalah pendekatan apa yang seharusnya digunakan dalam memilih para pembantu presiden?. 

Bila melihat sejarah, pendekatan yang selalu digunakan adalah para pihak yang ikut serta membantu presiden mendapat kekuasaannya. Disatu sisi ada juga beberapa menteri yang dipilih karena kemampuan pada bidang tertentu, tapi tentu jumlahnya tidak menghabiskan jari jemari kita.

Melihat sosok-sosok yang dipanggil oleh Prabowo Subianto memang tidak jauh dari praktek yang sudah sering berlangsung pada presiden-presiden Indonesia sebelumnya. 

Orang-orang yang dipanggil masih didominasi pihak-pihak yang dianggap memberikan sumbangsih pemenangan, tentu saja diklasifikasi dari Parpol, Kelompok Pemenangan, Gender, Agama, Suku, dan elemen masyarakat. Berdasarkan klasifikasi tersebut Prabowo dan tim nya meramu susunan Menteri yang akan siap mengarungi masa bakti 5 tahun kedepan.

Para menteri-menteri itu akan mengelola anggaran dan otoritas membuat, mengesahkan, dan mengajukan regulasi yang berkaitan dengan bidang masing-masing. Sejuah apa kapasitas mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang begitu besar tersebut? Banyak pertanyaan yang akan berkeliaran di kepala masyarakat, namun saya yakin banyak yang akan mendoakan keberhasilan para pembantu presiden itu. Sayangnya tidak banyak sosok yang muncul sebagai cahaya bersinar pada ruang-ruang gelap Indonesia. 

Semisal di bidang pertanian, menteri lama muncul sebagai sosok yaitu Amran Sulaiman yang memiliki keluarga penguasa, pengusaha H. Isam dari Kalsel disebut-sebut menjadi salah satu kekuatan dari Amran Sulaiman. Akhir-akhir ini juga muncul proyek pembukaan lahan yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan di Merauke Papua Selatan. Proyek pangan tersebut viral karena munculnya H Isam sebagai sosok yang ikut dalam proyek tersebut, bahkan telah memesan 2000 alat berat langsung dari Cina untuk proyek besar tersebut. 

Sehingga pusaran kekuasaan keluarga pada proyek tersebut meresahkan kita sebagai masyarakat. Kongkalikong untuk mengelabui masyarakat adat di Papua sangat terbuka untuk dilakukan kedepannya, penindasan dan perampasan tanah masyarakat akan berpotensi besar terjadi. Maka, menurut saya hal ini harus diperhatikan secara baik.

Selanjutnya, sosok keluarga Prabowo juga dipanggil yaitu Thomas Djiwandono wakil menteri Keuangan saat ini, pendekatan kekuasaan menggunakan sanak keluarga sering dilakukan di negara-negara kerajaan. Bahkan dalam negara kerajaan hal ini diatur dalam regulasi, tapi bagi saya praktek ini mirip-mirip saja, sehingga menggambarkan situasi ini tidak cukup membuat kita tenang lima tahun kedepan. 

Saya memahami bahwa Prabowo adalah sosok yang memiliki kecerdasan yang baik, karena telah mencicipi banyak fase pendidikan dan tugas negara tidak sedikit yang di emban oleh Prabowo sejak masa mudanya, sehingga sulit meragukan Prabowo sebagai sosok. Praktek bagi-bagi kue kekuasaan juga tidak mampu di jauhkan dari Pemerintahan Prabowo ini, bahkan kondisinya lebih buruk dari kondisi-kondisi sebelumnya karena telah melibatkan keluarga langsung.

Menteri itu adalah mereka yang siap memberikan sentuhan yang bijak dalam setiap tindakan dan sikapnya, tidak sekedar memiliki kedekatan khusus pada Presiden akan tetapi mampu dalam manjerial untuk mengkalkulasi kondisi dalam setiap kebijakan.

 Menteri Pendidikan Nadiem Makarim contohnya, mengeluarkan sebuah kebijakan namun tidak mengkalkulasi kondisi yang akan terjadi sehingga beberapa kebijakannya batal karena muncul penolakan dari kelompok-kelompok yang besar. Sehingga menteri harus mampu mengkalkulasi dengan bijaksana agar dikemudian hari tidak sibuk untuk klarifikasi tapi sibuk implementasi saja.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun