Mohon tunggu...
Timey Erlely
Timey Erlely Mohon Tunggu... Mahasiswa - Universitas Hasanuddin

Penulis - Peneliti- Konsultan Pajak dan Keuangan. Kunjungi instagram: timey_erlely

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Perusahan Akuntansi Terbesar di Dunia: Bagaimana Terlibat Skandal Pajak?

31 Januari 2024   17:10 Diperbarui: 31 Januari 2024   20:03 155
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: Timey Erlely

Baru-baru ini, salah satu perusahaan akuntansi terbesar di Dunia menggunakan rahasia pemerintah untuk membantu klien di Australia dan Amerika Serikat menghindari pajak -- sebuah skandal yang telah memaksa pengunduran diri dan mengancam kontrak senilai ratusan juta dolar.

Pada musim dingin tahun 2015, seorang ahli pajak Australia mengadopsi bahasa seorang mata-mata. "Untuk mata-mata saja," tulisnya, sembari mengirimkan rahasia pemerintah melalui email kepada rekannya yang nantinya akan menggunakannya untuk membantu klien-klien dan menghasilkan jutaan dolar. Hampir delapan tahun kemudian, email tersebut dan puluhan email lainnya menghantam perusahaan ini dalam skandal yang telah memaksa pengunduran diri dan mengancam kontrak pemerintah di masa depan senilai ratusan juta dolar.

Skandal ini terungkap ketika mantan petugas kuncian yang bekerja di Departemen Keuangan Australia, Rami Collins, dipekerjakan oleh PwC Australia. Collins diduga memberikan informasi rahasia pemerintah kepada perusahaan tersebut, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat skema menghindari pembayaran pajak.

Reaksi terhadap skandal ini sangat keras. Menjadi perhatian publik, terutama di kalangan politisi, karena melibatkan pelanggaran kepercayaan terhadap pemerintah dan masyarakat. Menteri Keuangan Australia menyebut kasus ini sebagai "pelanggaran kepercayaan yang menggemparkan" dan mengecam tindakan PwC Australia secara tegas.

Pemerintah Australia pertama kali merespons dengan memberikan regulator lebih banyak dana dan kekuasaan. Namun, tindakan lebih lanjut sekarang tampaknya akan diambil. Kementerian Keuangan mengonfirmasi bahwa mereka sedang mempertimbangkan apakah penyelidikan pidana harus dilakukan terhadap Collins.

Beberapa politisi ingin skandal ini diselidiki oleh komisi anti-korupsi yang kuat, yang dapat memanggil saksi dan memaksa pengumpulan bukti. Senator Barbara Pocock dari partai Greens berpendapat bahwa PwC harus membayar kembali $2,5 juta yang diperoleh dari klien Amerika Serikat berdasarkan informasi yang diberikan oleh Collins.

Para pihak juga berpendapat bahwa PwC tidak boleh diizinkan untuk menandatangani kontrak baru dengan Departemen Keuangan dan departemen lainnya. Mereka khawatir bahwa ini bisa menjadi bukan kasus yang terisolasi. PwC telah memiliki kontrak senilai lebih dari setengah miliar dolar dengan pemerintah Australia tahun lalu.

Menanggapi skandal ini, PwC Australia awalnya mengklaim bahwa para pelaku langsung dalam pelanggaran sudah meninggalkan perusahaan. Namun, tanggapan ini belum meyakinkan banyak orang. Beberapa politisi percaya bahwa lebih banyak pengunduran diri diperlukan. Ada keraguan apakah PwC benar-benar mengambil skandal ini dengan serius.

Ada juga kekhawatiran bahwa ini mungkin bukan insiden yang terisolasi. PwC memiliki kontrak senilai lebih dari setengah miliar dolar dengan pemerintah Australia tahun lalu. Pertanyaan pun muncul, apakah ini hanya permukaan dari masalah yang lebih besar.

Skandal ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya integritas dan kepercayaan dalam hubungan antara perusahaan dan pemerintah. PwC Australia harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk membayar kembali dana yang diperoleh melalui praktik yang meragukan. Pemerintah Australia harus berlaku tegas dalam memastikan bahwa kasus semacam ini tidak terulang di masa depan, dengan menjatuhkan tindakan hukuman yang sesuai.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun