Mohon tunggu...
Timotius Apriyanto
Timotius Apriyanto Mohon Tunggu... Konsultan - OPINI | ANALISA | Kebijakan Publik | Energi | Ekonomi | Politik | Filsafat | Climate Justice and DRR

Penulis adalah praktisi Pengurangan Risiko Bencana dan Pengamat Sosial

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Pembusukan di Lingkaran Istana & Konstelasi Politik Nasional di Balik Penangkapan 2 Menteri Jokowi Periode Kedua

6 Desember 2020   18:53 Diperbarui: 6 Desember 2020   22:48 239
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(sumber : kompas.com)

Kita mendukung penegakkan hukum bagi para koruptor, siapapun dia. Pengungkapan kasus korupsi di tingkat menteri ini lebih bernuansa politis.

Para oknum tokoh oposisi Presiden Jokowi merasa terancam dengan dipersempitnya ruang gerak mereka dan sebagian diungkap korupsinya,  serta banyak dari mereka terancam dilakukan tindakan hukum.

Situasi ini memicu pemantauan khusus beberapa menteri di kabinet yang nakal. Oknum pejabat yang nakal seharusnya memang diungkap dan ditangkap "by system."

Ada dua faksi di internal komisioner KPK, mereka yang dekat secara politik dengan pemerintah, dan mereka yang berseberangan. Kita tahu proses pemilihan anggota dan pimpinan KPK melibatkan proses politik. Itulah hal yang menyebabkan munculnya dua faksi itu.

Pengungkapan kasus korupsi sayangnya diduga kuat adalah bagian dari deal politik elit.

OTT menteri kelautan, memberi pressure ke Prabowo oleh tokoh kuat yang juga didukung eks para pendukungnya.  Tampilnya Novel Baswedan yg dekat dengan tokoh oposisi pemerintah bisa menyiratkan konstelasi politik pendukung oposisi dibalik penangkapan menteri KKP. Kepentingan para tokoh oposisi tersebut bisa saja untuk memancing Prabowo agar curiga dan ikut bergabung dengan oposisi Jokowi.

Media juga ramai memberitakan kasus Bosowa yang secara tidak langsung membawa nama Jusuf Kalla. Kita juga tahu bahwa Karni Ilyas sebagai tokoh media dengan program ILC nya, yang cenderung berpihak pada oposisi juga sedang diselidiki dan mulai diungkap adanya indikasi korupsi.

Ada 3 entry point untuk membuka kartu mati lawan politik di Indonesia yaitu pidana korupsi, pidana kriminal (umum & khusus), dan pidana pajak.

Jika ada masalah maka akan dilakukan protokol "countertrade" oleh para tokoh elit politik.

Jika apes tiba, si tokoh dengan profilenya akan bernasib sama seperti menteri sosial Juliari dan menteri KKP Edhy Prabowo.

Peristiwa penangkapan menteri kader Gerindra dan kader PDIP, selain karena tindakan pelanggaran hukum yang sudah mereka lakukan, bisa jadi juga merupakan pesan politis menjelang pergantian KAPOLRI dan pemilihan Panglima TNI tahun 2021.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun