Sikap Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman terhadap arogansi FPI pasca kehadiran Rizieq Syihab ke Tanah Air mendapat banyak pujian. Ratusan bunga papan sebagai simbol dukungan rakyat atas ketegasan TNI menjadi bukti kembalinya harapan sosok pemimpin sekaligus patriot pejuang yang hadir untuk menjaga perdamaian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penurunan baliho FPI disambut positif oleh rakyat Jakarta bahkan diikuti dukungan dari seluruh Nusantara. Jurus Pangdam Jaya ini seiring dengan pernyataan tegas Panglima TNI untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman provokasi dan ambisi kelompok kepentingan.
"Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang, atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas," tegas Marsekal Hadi, Minggu 15 November 2020.
Negara Republik Indonesia harus hadir dalam praxis dinamika politik kebangsaan untuk tetap menjaga wibawa dan marwah Indonesia sebagai negara hukum dari ancaman terorisme kelompok sipil. Ketegasan Panglima TNI merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang efektif untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakkan hukum dan sekaligus menjaga tujuan pemerintah negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Rakyat semua tahu bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Salah satu terobosan kebijakan strategis Presiden Jokowi untuk melindungi segenap warga Negara Indonesia adalah dengan membentuk Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia disebut Koopssus TNI yang diresmikan pada tanggal 30 Juli 2019 bertempat di lapangan Satpamwal Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, oleh Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.Ip.
Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI) merupakan salah satu unit komando pasukan elit TNI yang merupakan bagian dari Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) dengan komando struktural langsung di bawah Panglima TNI. KOOPSSUS TNI didukung oleh pasukan khusus dari matra darat, matra laut dan matra udara serta standby bersiaga di Mabes TNI.
Tugas pokok Koopssus TNI adalah mengatasi aksi terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri yang mengancam ideologi Pancasila, kedaulatan, keutuhan dan keselamatan segenap bangsa Indonesia.
Panglima TNI atas perintah Presiden RI sewaktu-waktu bisa menggunakan KOOPSSUS untuk melakukan operasi militer sesuai dengan tugas utamanya tersebut.
Komandan Koopssus TNI yang pertama adalah Brigadir Jenderal TNI Rochadi yang sebelumnya menjabat Dir A Bais TNI.
Salah satu dasar hukum pembentukan Koopssus TNI adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang "PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2OO3 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2OO2 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG".
Dalam UU No 5 Tahun 2018 diatur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme yang secara tegas mengatur bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI yaitu penangkal, penindak dan sebagai pemulih.
Komandan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI saat ini November 2020 Mayjen (TNI) Richard TH Tampubolon, dari Mako Koopssus TNI di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, sangat mendukung sikap tegas Pangdam Jaya Mayjen (TNI) Dudung Abdurachman.
TNI sebagai alat negara memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan Indonesia dari gerombolan pengacau keamanan yang melakukan berbagai bentuk terorisme sipil di seluruh teritorial nusantara. Salah satu penentu keberhasilan dalam menjalankan tugas militer di wilayah teritorial DKI Jakarta adalah efektifitas kepemimpinan KODAM JAYA.
Dalam hal ini, Pangdam Jaya telah menunjukkan efektifitas kepemimpinannya yang sangat dipengaruhi oleh ketegasan (firmness & assertiveness) dan keberanian dalam pengambilan keputusan strategis maupun taktis.
MAKNA SIMBOLIS PEMBONGKARAN BALIHO FPI OLEH TNI
Ketegasan dan keberanian Pangdam Jaya tidak bisa hanya dibaca secara teknis "membongkar baliho", melainkan secara simbolik merupakan tindakan taktis dan strategis dalam rangka melakukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagai upaya mencegah gangguan persatuan Indonesia yang mengancam tegaknya kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam UU TNI No. 34 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat 2.
Baliho FPI dengan foto besar tokoh pemimpin mereka tidak bisa disamakan dengan baliho advertensi komersial atau non komersial biasa. Munculnya baliho FPI memiliki makna simbolik sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Joko Widodo yang legitimate dan konstitusional.
Berkumpulnya puluhan ribu orang dalam acara pernikahan puteri Rizieq Syihab dalam masa pandemi covid-19 yang juga diagendakan bersamaan dengan acara peringatan Maulud Nabi merupakan satu bentuk manifestasi gerakan pembangkangan sipil (civil disobedience) yang membahayakan keselamatan masyarakat.
Pemerintah sebagai bagian dari Negara wajib menjaga keselamatan rakyat menggunakan alat-alat pertahanan negara termasuk TNI. Kita mengenal adagium latin "Salus Populi Suprema lex Esto" yang bermakna keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Filsuf Romawi kuno Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dalam bukunya “De Legibus” pertama kali mengenalkan adagium latin ini ke publik. Adagium latin tersebut juga menjadi dasar filosofis operasi militer TNI untuk menjaga keselamatan rakyat.
Ada dua dimensi makna politik dalam pembongkaran baliho FPI atas perintah Pangdam Jaya sebagai bagian dari tindakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu dimensi penyelamatan rakyat dalam pengendalian dampak pandemi Covid-19 dan dimensi pencegahan tindakan teror kelompok sipil yang mengancam persatuan Indonesia.
Dimensi pertama merupakan tindakan preventif yang tepat untuk menyelamatkan rakyat (terkait pengabaian dan pembangkangan protokol pencegahan covid-19). Pencopotan baliho FPI memberi peringatan keras agar tidak lagi melakukan perlawanan atas pengaturan pengendalian pandemi Covid-19 dengan mengumpulkan ribuan orang seperti yang telah dilakukan FPI.
Dimensi kedua merupakan dimensi politik dalam bentuk tindakan korektif atas upaya masif tindakan provokasi HRS yang mengancam persatuan dan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia.
Jurus ampuh Pangdam Jaya juga merupakan simbol kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap ORMAS yang merasa selalu di atas angin dalam konstelasi politik dan hukum di Indonesia. Para bohir dan cukong pendukung FPI pasti merasa kecut akan soliditas dan sinergitas TNI dan POLRI dalam menjaga kedaulatan negara ini.
Tepat saatnya untuk memberikan terapi kejut (shock therapy) bagi para gerombolan pengacau negeri. Kritik bahwa mestinya Pangdam Jaya selaku TNI melakukan operasi militer untuk menumpas Organisasi Papua Merdeka jelas salah alamat, karena teritorial DKI tentu adalah bagian dari kewenangan operasi teritorial KODAM Jaya.
Operasi Militer untuk menumbangkan OPM sedang dan akan diperkuat baik dari sisi hukum dan strategi militer. Keberadaan FPI dengan segala provokasinya menggunakan simbol agama di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta jelas merupakan satu ancaman serius terhadap kedaulatan negara yang harus diantisipasi secara dini oleh pemerintah dan TNI sebagai alat pertahanan negara. Selamat kepada keluarga besar KODAM JAYA dan KOOPSSUS TNI dalam menjalankan tugasnya dengan baik. (TA)
