Kita masih ingat tragedi kemanusian kerusuhan di Poso dan Ambon yang berlangsung pada bulan Desember 1998, berlanjut pada bulan April 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni 2000.
Kerusuhan yang melibatkan kelompok Islam dan Kristen ini kemudian diakhiri dengan perjanjian Malino yang difasilitasi oleh Menkokesra waktu itu Jusuf Kalla, mewakili Pemerintah Indonesia pada 20 Desember 2001 di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi.
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag, melakukan survei pada 16 Mei-19 Mei 2019 dan 18-24 Juni 2019 dengan jumlah responden 13.600 orang dari 136 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Survei Kerukunan Umat Beragama menyoroti 3 hal utama yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama di antara umat beragama.
Berdasarkan survei tersebut Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) untuk tahun 2019, nilai rata-rata nasional di angka 73,83 untuk rentang 1 sampai 100.
Terdapat sejumlah Provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional yaitu Jawa Timur (73,7), Kalimantan Timur (73,6), Gorontalo (73,2), Kepulauan Bangka Belitung (73,1), Lampung (73,1), Kepulauan Riau (72,8), Maluku Utara (72,7), Kalimantan Selatan (72,5), Sumatera Selatan (72,4), Bengkulu (71,8), DKI Jakarta (71,3), Jambi (70,7), Nusa Tenggara Barat (70,4), Riau (69,3), Banten (68,9), Jawa Barat (68,5), Sumatera Barat (64,4), Aceh (60,2).
Mencegah Efek Domino Kerusuhan Rasial
Kejadian kerusuhan di Amerika berjalan meluas di lebih dari 20 negara bagian dengan cepat sebagai satu efek domino yang dipicu permasalahan ketimpangan rasial. Indonesia dan Amerika memiliki banyak kesamaan dari faktor demografi.
Peristiwa kerusuhan tersebut harus dicegah secara proaktif dengan pendekatan komprehensif dan kontekstual agar tidak menular di Indonesia. Potensi persoalan yang bisa memicu konflik dan kerusuhan di Indonesia sebagaimana uraian di atas yaitu ketimpangan sosial-ekonomi, kesenjangan antar wilayah, serta isu SARA harus diredam.Â
Mempersempit ketimpangan ekonomi dan kesenjangan antarwilayah harus menjadi prioritas kebijakan pembangunan di era New Normal. Pembangunan infrastruktur perlu dilanjutkan dengan berbagai strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia dengan kepentingan nasional sebagai pijakan bersama.
Kedua strategi tersebut harus berdasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Semangat menjalin persaudaraan sejati meski beda SARA harus terus bergelora.
Slogan beda sara tetap saudara perlu dipopulerkan dengan berbagai cara dan media kreatif serta kontekstual. Saudara kita di Ambon punya ungkapan "Mari Katong Samua Basudara" yang pasti juga bisa ditemukan dari saudara kita di Aceh, Papua, Bali, Batak, Jawa, dan banyak lagi.Â
Mempersempit ketimpangan ekonomi harus simultan dengan implementasi strategi restorasi sosial dan ideologisasi Pancasila. Berbagai indeks ketimpangan dan indeks kerukunan umat beragama, serta indeks lainnya merupakan indikator yang sekaligus bisa dikembangkan sebagai bagian dari sistem peringatan dini (early warning system) bencana sosial.
