Pantau Bantuan Sosial dengan Kritis & Cerdas

Kenali Form Bantuan 

dokpri (contoh formulir pendataan)

Kriteria Keluarga Miskin untuk Program BPNT

1. Luas lantai < 8 m2 per orang
2. Lantai tanah / bambu / kayu murah
3. Dinding bambu / rumbiya / kayu murah / tembok tanpa plester
4. Buang air besar tanpa fasilitas / bersama orang lain
5. Penerangan tanpa listrik
6. Air minum dari sumur / mata air tidak terlindungi / sungai / air hujan
7. Bahan bakar kayu bakar / arang / minyak tanah
8. Konsumsi daging / susu / ayam hanya 1 kali per minggu
9. Satu stel pakaian se tahun
10. Makan 1 - 2 kali sehari
11. Tidak sanggup berobat ke puskesmas atau poliklinik
12. Sumber penghasilan KK tani berlahan < 500 m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp 600 ribu perbulan
13. Pendidikan KK tidak sekolah / tidak tamat SD / tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan / barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu

Catatan :
- Keluarga Penerima Manfaat KKS adalah Keluarga non penerima PKH

5 SKEMA BANTUAN UNTUK UMKM

Pemerintah menyiapkan lima skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).  Lima skema tersebut adalah 

1. bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19 diupayakan masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.
2. Insentif perpajakan untuk  para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan,  menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April sampai September 2020 untuk kategori kelompok ini. 
3. Relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM yang meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.
4. Perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19. 
5. Pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19.

Kita harus memahami skema bantuan pemerintah secara detail. Pemantauan kita lakukan secara berjenjang sesuai dengan konteks bantuan terssebut. Pastikan bahwa bantuan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dan tepat waktu, serta tepat sasaran. 

Kita bisa melakukan assessment mandiri sebagai pembanding dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam situasi pandemi yang penuh ketidakpastian ini tentu dibutuhkan upaya sinkronisasi data antara DTKS dengan data lain. Komunikasikan gap data yang ada dengan otoritas instansi terkait untuk mencari solusi bersama. Kita bisa memanfaatkan seluruh saluran media komunikasi yang ada untuk menjalankan pemantauan secara transparan dan akuntabel.  

Manfaatkan Nomor Layanan Aduan Bansos

Kementerian Sosial menyediakan nomor layanan aduan bansos dengan basis akun bisnis WhatsApp yang telah diprogram untuk auto response. Kita bisa menggunakan nomor layanan aduan ini di +62 811-1022-210

dokpri layanan pengaduan berbasis WhatsApp

Kita bisa kirimkan pesan melalui WA di nomor tersebut. Respon awal dari nomor tersebut akan seperti ini :

Terima kasih telah menghubungi Layanan BANSOS COVID-19.

Ketik: