Rizal Ramli Kaitkan 'Begal Digital' Kartu Prakerja dengan Golkar dan Airlangga, Apa Salahnya?

Begal digital. Istilah yang Rizal Ramli gunakan dalam kicauan twitter terkait dugaan aksi ambil untung pihak tertentu dari pemaksaan eksekusi prematur program Kartu Prakerja di saat pandemi bikin Golkar, partai penguasa masa Orde Baru ancam pidanakan Rizal Ramli.[1]

Saya tidak tahu, bagian mana dari kicauan twitter Pak Rizal Ramli yang dituding Golkar sebagai pencemaran nama baik  Airlangga Hartarto dan karenanya hendak dituntut pertanggungjawaban hukum.

Kicauan pertama Pak Rizal yang menyebut istilah 'begal digital' berbunyi “Ini yg sering pidato 4.0, 5.0. Realitanya jadi “Begal Digital”. @PartaiGolkar yg namanya sudah mulai membaik, tapi sekarang dirusak dengan menjadi sponsor utama UU yg rugikan rakyat seperti OmniBus Law, Begal Digital dan Perpu 2020 yg bakal jadi pintu masuk skandal2 keuangan.”

Kicauan Rizal Ramli merespon pemberitaan tentang kritik Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi tentang program Kartu Prakerja.

Tidak ada yang istimewa dari kritik Ucok. Hal-hal yang ia sampaikan umumnya sudah jadi keresahan dan kritik banyak pihak. Banyak poin yang serupa dengan artikel saya beberapa hari lalu, “Sri Mulyani Ngotot Kartu Prakerja Subsidi Makelar Kursus Memancing“ dan artikel-artikel bulan sebelumnya.

Yang berbeda adalah Ucok menuding Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai biang masalah Kartu Prakerja karena memaksakan program berjalan tanpa mendengar kritik publik.[2]

Tudingan Ucoh terhadap Menteri Airlangga Hartarto adalah wajar mengingat memang Pak Airlangga beberapa kali melontarkan pernyataan membela habis-habisan pelaksanaan prematur program Kartu Prakerja.

Lagi pula program Kartu Prakerja memang berada di bawah wewenang kementerian yang dikoordinatori Airlangga.  Airlangga yang bisa bilang program itu keep going atau stop.

Soal Prorgam Kartu Prakerja dinilai sebagai “begal digital” juga sangat wajar. Bukan cuma Rizal Ramli yang berpandangan begitu.

Dalam artikel dua hari lalu (Baca di sini) saya katakan banyaknya ketidakberesan--minimal 5 faktor tidak tepat--berdampak munculnya dugaan program Kartu Prakerja sebagai siasat menjarah rumah yang sedang terbakar. Bukannya meringankan beban rakyat terdampak pandemi Covid-19, program ini terkesan mensubsidi bisnis makelar jasa kursus online atau digital.

Semua partai politik kecuali Golkar menduga hal serupa. Anggota DPR RI dari PDIP Arteria Dahlan menuding aroma korupsi di balik pelibatan delapan vendor marketplace (makelar digital) kursus online yang tanpa tender dan tanpa penilaian kelayakan yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa, Pak Ketua, oleh pemerintah, bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya, tidak cukup dengan mundur, Pak. Ini korupsi," kata Arteria Dahlan dalam rapat dengan KPK.[3]

Saya yakin orang-orang bernalar waras akan turut berprasangka serupa, bahwa program Kartu Prakerja berpotensi jadi proyek begal APBN.

Lalu sulit membayangkan pelaku bisnis makelar kursus bisa menikmati sendiri uang puluhan triliun rupiah tanpa kongkalikong dengan pembuat kebijakan. Adalah logika wajar dan berangkat dari pengalaman praktik bernegara selama ini, korupsi selalu melibatkan dua pihak: pembuat kebijakan dan penyedia barang/jasa.

Maka wajar jika tudingan itu ditujukan kepada Golkar sebagai satu-satunya Partai politik yang tidak menolak pemberlakuan prematur program Kartu Prakerja. Wajar pula jika sikap Golkar dikaitkan dengan jabatan ketua umumnya, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Perekonomian yang memang mengurusi program ini.

Jadi tidak ada pilihan lain. Jika Pak Airlangga Hartarto dan Partai Golkar ingin bebas dari tudingan punya kaitan dengan aksi 'begal digital' program Kartu Prakerja. Bekukan program ini, benahi banyak hal mendasar—5 unsur tidak tepat dalam program ini—baru diberlakukan lagi setelah masa pandemi Covid-19 kita lalui.

Aksi sedikit-sedikit berlindung di balik pasal-pasal karet penghinaan dan pencemaran nama baik hanya akan membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum. Jika sudah begitu, bisa-bisa rakyat memikirkan tindakan sendiri, mahkamah rakyat lewat pengadilan jalanan. Bangsa ini pernah mengalaminya. Jangan pernah lupakan Peristiwa Tiga Daerah di masa awal kemerdekaan.***

Baca pula, kupas tuntas: "Prediksi Keruntuhan Juche Jika Kim Jong Un Meninggal [Bagian 2]"