Pentingnya Mendorong Petani Jadi "Chain Partners"

Bagian 2A dari seri artikel "4 Level Petani dalam Pengembangan Rantai Nilai."

Pada BAGIAN PERTAMA telah dikenalkan sepintas apa itu pengembangan rantai nilai sebagai pendekatan peningkatan kesejahteraan petani, dan level pertama, petani sebagai chain actor, dari 4 tingkat posisi petani dalam pengembangan rantai nilai.

Telah pula diulas contoh peningkatan kesejahteraan petani sebagai chain actor tanpa up grade posisinya dalam rantai nilai. Kita menggunakan contoh kasus petani vanili di Alor.

Pada bagian kedua, artikel ini, kita membahas mengapa meningkatkan posisi petani dalam rantai nilai, menjadi chain partner itu penting, sekalipun dengan meningkatkan kapasitas sebagai chain actor saja pendapatan petani sudah bisa ditingkatkan.

Tujuan yang hendak dicapai dari mendorong petani sebagai chain partner adalah jaminan pasar, efisiensi, dan peningkataan posisi tawar terhadap harga.

Ilustrasi [wn.com]

Jalan untuk mendorong posisi petani menjadi chain partner adalah melalui integrasi horizontal (pendirian asosiasi petani) pun integrasi vertikal melalui kemitraan dengan mata rantai yang lebih tinggi (pedagang besar) atau lebih rendah (penyedia input).

Kita akan menjelaskan hal ini melalui sejumlah contoh kasus.

Anda tahu apa yang mendorong lahirnya pedagang pengepul atau tengkulak?

Banyak yang menyangka tengkulak lahir karena orang-orang kurang moral dalam berbisnis, hendak mengambil untung dari petani miskin. Pandangan seperti lahir karena harga yang diberikan tengkulak lebih rendah daripada harga beli oleh pedagang besar di kota. 

Selain itu, para tengkulak umumnya menerapkan pola ijon: membayar di muka, jauh sebelum panen, dengan harga lebih murah. Di saat seperti itu petani kepepet oleh kebutuhan biaya hidup.

Di sebagian kabupaten produsen jambu mente di NTT, misalnya. Seingat saya pada 2016 harga pembelian mente oleh pedagang antar-pulau di ibukota kabupaten atau di kapal milik perusahaan India yang bersandar di dermaga seperti Atapupu (Kabupaten Belu) sebesar Rp 18.000 per kg. 

Tetapi sebelum masuk musim panen, para tengkulak keluar-masuk desa di Kabupaten TTU, menawarkan pembayaran mete Rp 6.000 - Rp 8.000 per kilogram.

Serupa pula dengan vanili di Alor. Pada bulan Januari 2018 pada pedagang sudah mulai keluar-masuk kampung menawarkan pembayaran vanili petani seharga Rp 300.000 per kg. Padahal harga vanili basah di musim panen (Maret-Mei) 2018 di Alor mencapai Rp 850.000 per kg.

Melihat sepintas kenyataan bahwa para pedagang lebih makmur dibandingkan petani, boleh jadi benar pandangan bahwa akar keberadaan tengkulak adalah rendahnya moral dalam berbisnis.

Tetapi marjin besar yang diambil para pedagang---terutama tengkulak---tidak selalu demi keuntungan. Sebagian dari marjin tersebut sebenarnya merupakan alokasi lindung nilai.

Sebagian alasan tengkulak membeli komoditas petani dengan sistem ijon adalah demi menjamin pasokan. Jika menunggu musim panen tiba, persaingan memperoleh komoditi di tingkat petani sudah panas. 

Ada kemungkinan para tengkulak tidak bisa mengumpulkan komoditas dalam jumlah yang cukup. Membeli di depan---sebelum panen tiba---adalah cara mereka untuk melindungi pasokan.

Persoalannya, ketika membeli di depan, mereka belum tahu berapa harga di tingkat pedagang besar pada musim panen nanti. Begitu pula pedagang besar---yang umumnya pedagang antarpulau---belum tahu berapa harga beli oleh pedagang besar di Surabaya, tempat umumnya komoditas dari NTT dijual.

Karena inilah para tengkulak menawar rendah harga di tingkat petani. Jika kelak harga dari pedagang antarpulau lebih rendah dari prediksi mereka, marjin yang tersedia cukup untuk mencegah kerugian.

Selain itu, marjin yang ditetapkan tengkulak mencakup pula biaya modal. Ketika membayar di depan, dan baru memperoleh hasil petani dan menjual kembali 2-3 bulan kemudian, pedagang harus turut menghitung biaya modal (bunga) untuk 2-3 bulan tersebut. 

Ini lazim dalam bisnis di alam kapitalisme, ketika modal berlaku pula sebagai komoditas yang didagangkan. Harga modal yang diperdagangkan adalah bunga.

Dengan memahami rasionalisasi tengkulak, jawaban bahwa kehadiran dan praktik bisnis mereka disebabkan oleh rendahnya moral bisnis boleh kita kesampingkan. Adalah lebih tepat menjawab tengkulak lahir dari kondisi inefisiensi rantai nilai--ini berlaku saat kita menilai sistem dari kacamata kapitalisme.

Keberadaan tengkulak itu sendiri merupakan indikator rantai nilai inefisien sebab ada alokasi nilai untuk mata rantai yang tidak memproduksi nilai tambah. Tetapi inefisiensi ini lahir dari inefisiensi lainnya.

Inefisiensi yang bagaimana?

Rumah tangga petani di Indonesia umumnya menguasai lahan kecil. Sebanding dengan itu produksi mereka terbatas saja. Apalagi lahan yang sudah keci itu harus dibagi antara komoditi cash crops dengan tanaman pangan untuk subsisten.

Contohnya petani mete, yang dalam sebulan mungkin hanya menghasilkan setengah karung---panen mete berlangsung selama 3-4 bulan. Petani akan merugi jika harus membawa setengang karung mete ke kota untuk dijual langsung ke pedagang besar. Sebaliknya pedagang besar juga merugi jika demi setengah karung mete harus mengirim truk ke desa.

Petani juga kesulitan untuk menampung panen mete selama 4 bulan hingga kumulatifnya menjadi 2 karung dan cukup ekonomis untuk diangkut ke kota.

Ketika bulan pertama panen ia harus segera menjualnya agar memperoleh uang kas, baik untuk memenuhi kebutuhan saat itu atau membayar utang belanja kebutuhan di hari-hari yang lalu.

Problem ini diselesaikan dengan keberadaan tengkulak. Para tengkulak masuk-keluar rumah, mengumpulkan setengah karung demi setengah karung hingga mencapai volume yang ekonomis untuk dikirim ke kota atau menunggu truk pedagang besar datang ke desa.

Dari contoh ini terlihat bahwa petani akan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi jika mereka bisa membentuk asosisasi untuk menjual komoditasnya secara kolektif.

Jauh sebelum menerima Kusala Award, salah satu usaha Kelompok Tani Lewowerang (KTL) di bawah pimpinan Kamilus Tupen adalah menjual secara kolektif mete yang diproduksi petani desa Tuwagoetobi (Honihama). Saya lupa alasan Pak Kamilus mengapa praktik ini tidak berkelanjutan.

Ketika itu, mungkin pada 2009 atau lebih dahulu lagi--saya lupa--, KTL mengumpulkan hasil panen mete para anggotanya. Harga dasar ditentukan berdasarkan harga penawaran pedagang di Waiwerang, kota kecil (tetapi terbesar) di Pulau Adonara. 

Pak Kamilus lalu menelpon para pedagang di Larantuka dan Maumere, menanyakan berapa harga yang sedia mereka berikan untuk sekian ton mete milik KTL. Jadi lewat asosiasi petani membuka kesempatan para pedagang besar mengajukan bidding.

Hasilnya, KTL bisa menjual mete ke pedagang di Maumere (Kabupaten Sikka) seharga Rp 11.000 per kg saat harga pasar di banyak tempat di Flores sudah turun menjadi Rp 9.000 per kg. Rp 2.000 kelebihan harga dibagi tiga, Rp 1000 untuk petani (sehingg total petani mendapat Rp 10.000 per kg), Rp 500 untuk jasa pekerja penimbang, dan sisanya masuk ke kas kelompok (menjadi milik kolektif).

Pekerja penimbang adalah para mantan pedagang pengepul. Ini adalah contoh bijak mengatasi dislokasi (pemubaziran pedagang pengepul) ketika asosiasi petani mengambilalih peran mereka.

Kasus KTL merupakan contoh pertama dan paling sederhana petani menjadi chain partner. Individu petani bermitra dengan individu petani lain yang memproduksi komoditas serupa demi mencapai skala produksi (pasokan) komoditas yang cukup untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam pembentukan harga.

Pada bagian 2B kita akan membahas contoh yang lebih kompleks, yaitu chain partner di kalangan petani dengan komoditas berbeda; chain partner antarpetani dengan pembagian peran; dan chain partner antara petani dengan pelaku di mata rantai di bawah (pedagang input) dan di atas (pedagang).

Tunggu pembahasannya Senin depan.
Kumpulan seri "4 Level Petani dalam Value Chain Development"