Bu Mega Soal Paksa Anak, Menuding Gibran, AHY, atau Otoritik Puan?

Tetapi dari jawaban diplomatis AHY kita tahu bahwa ia mempersiapkan diri bagi kemungkinan itu, andai memang dinamika politik membuka peluang baginya.

Klarifikasi kubu AHY ini terasa seperti khusus untuk merespon kritik Bu Megawati. Media massa dan para penulis politik tentu senang sebab ini membuka peluang rentetan kehebohan oleh saling lempar sindiran antara dua kubu.

Pertanyaannya, pentingkah hal ini mendapat porsi dalam perbincangan kita?

Jika pernyataan Bu Megawati dimaknai sebagai serangan terhadap kubu AHY, saya kira tidak penting membicarakannya atau menuliskannya selain demi meraup view. Untuk apa Bu Megawati mencampuri urusan Pak SBY dan Partai Demokrat? Bukankah dahulu Puan Maharani terjun ke politik dalam kondisi masih sehijau AHY?

Tetapi jika pernyataan Bu Megawati dimaknai sebagai otokritik, tak harus terkait Puan, tetapi terkait kecenderungan umumnya elit-elit parpol (di PDIP) menggelar karpet merah bagi anak-anak mereka untuk meneruskan estafet karir politik orang tua, pernyataan tersebut menjadi penting. Setidaknya khusus di lingkungan internal PDIP, pernyataan Ketua Umum sepatutnya menjadi bahan permenungan.

Tetapi saya sangat mengharapkan energi para petinggi parpol saat ini dicurahkan untuk bersama-sama menilai sejumlah produk hukum dan kebijakan kontroversial yang dikeluarkan Pemerintahan Pak Joko Widodo. Apalagi PDIP, sebagai rumah politik Jokowi, PDIP seharusnya sadar akan tanggungjawabnya untuk memastikan produk legislasi, terutama RUU Cipta Kerja tidak membawa bangsa ini kian jauh dari perwujudan Trisakti Bung Karno.

Atau apakah jangan-jangan bau neoliberal dalam RUU Cipta Karya memang datang dari PDIP dan bukannya hasil penelikungan gerombolan kapitalis serabutan di lingkar dalam kekuasaan? Kita menunggu pidato Bu Megawati soal ini.