Menjadikan Pancasila sebagai "Leitstar" Penyelesaian Masalah Papua

Kabar menarik tentang pencarian jalan keluar terbaik penyelesaian problem Papua datang dari Yogyakarta, kurang lebih sepekan sebelum peristiwa perlakuan tak manusiawi dialami mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.

Tepatnya 5-7 Agustus, 300an pemuda Papua, baik yang datang dari Papua dan Papua Barat, mahasiswa di kota-kota di Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi, pun para professional muda, akademisi, dan birokrat muda Papua berdiskusi dalam musyawarah besar membahas berbagai problem Papua dan jalan keluarnya. Temanya menarik, "Menangkan Pancasila di Bumi Papua". Penyelenggaranya adalah Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Sejumlah kelompok progresif mungkin mencibir sebab tidak seperti persoalan Aceh dan Timor Leste, untuk Papua PRD tidak menawarkan referendum sebagai jalan keluar. Yang ditawarkan adalah dialog seluas-luasnya plus sejumlah program di lapangan ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Dialog seluas-luasnya, bukan referendum, sejalan dengan tema besar yang ditawarkan PRD: menangkan Pancasila di Bumi Papua.

Saya tidak akan banyak mengulas sejumlah tawaran jalan keluar menarik dari PRD bersama para pemuda Papua di Mubes itu. Soal ini Om-Tante bisa baca sendiri dalam laporan di Berdikari Online, "Resolusi PRD Untuk Papua, Dari Dialog Seluas-Luasnya Hingga Dewan Rakyat Papua".

Dalam artikel ini, saya lebih senang untuk berbagi permenungan dangkal saya tentang prinsip-prinsip penyelesaian problem Papua dengan menjadikan Pancasila sebagai leitstar atau bintang penuntun sekaligus leitmotiv, dorongan pokoknya. Mungkin nanti akan bertemu dengan teknis programatik yang ditawarkan PRD dan kawan-kawan Papuanya.

Mengacu Bung Karno, Pancasila pada dasarnya sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi berdasarkan Ketuhanan. Bicara sosio-nasionalisme berarti bicara keseimbangan antara dua unsur sama penting: kemanusiaan dan kebangsaan. Bicara sosio-demokrasi berarti omong soal demokrasi politik plus demokrasi sosial-ekonomi, alias keadilan sosial.

# Sosio-nasionalisme dalam penyelesaian problem Papua.

Menyelesaikan problem Papua dalam bingkai sosio-nasionalisme berarti pertama-tama kita perlu sepakat bahwa pijakan kita adalah Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tidak ada opsi hak menentukan nasip sendiri,  tidak ada ruang bagi tuntutan referendum dengan opsi merdeka versus integrasi. Inilah perwujudan prinsip persatuan Indonesia alias kebangsaan itu.

Kebangsaan tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus pula diimbangi dengan kemanusiaan. Pendekatan yang mengutamakan kebangsaan di atas kemanusiaan akan berujung penggunaan kekerasan dalam menangani keresahan dan aspirasi rakyat Papua.