Menko Luhut Banggakan Blok Rokan, Wamen Arcandra Bilang Lain

Kata Pak Arcandra, Pertamina memenangkan kontrak sebagai operator minyak Rokan menggantikan Chevron karena penawaran pertamina menjanjikan pendapatan jauh lebih besar bagi negara, termasuk bonus tanda tangan kontraknya, mengalahkan Chevron sebagai petahana.

Jadi  Wamen Arcandra seolah-olah mau menekankan sama sekali tak ada diskresi pemerintah untuk memenangkan Pertamina.

Sebenarnya sebelum Pak Arcandra bicara begitu, Pak Luhut dan bos Pak Arcandra Pak Ignas Jonan tidak menutup-nutupi soal ini.

Mereka jujur mengakui kemenangan Pertamina sebagai operator pengganti Chevron di Rokan itu karena proposal penawarannya jauh lebih menguntungkan.

Tetapi Pak Luhut dan Pak Jonan tidak memberi penekanan di soal itu. Sebaliknya, Pak Arcandra sepertinya memang sengaja memberi underline sehingga pers memberitakan dalam judul yang tak untung-politis: "Pertamina Dapat Blok Rokan, Arcandra: Bukan Karena Nasionalisasi" (Detik.com, 10/11/2018).

Pernyataan Pak Arcandra itu seharusnya keluar dari mulut politisi oposisi, bukan dari mulut Wamen Kabinet Joko Widodo.

Tanpa Pak Arcandra bilang begitu pun, kubu oposisi akan mengulik soal ini, membantah klaim pemerintahan Jokowi atas kesuksesan Rokan ini. Soal Freeport yang pemerintah susah payah bertahun-tahun negosisasi saja dianggap angin lalu, apalagi soal Rokan ini.

"Sudah pengambilalihannya setelah kontrak selesai, pertimbangan bisnis murni pula. Apa sumbangan Jokowi dalam soal ini?" Itu yang akan dikatakan kubu oposisi, dan Pak Amin Rais tidak salah jika kemudian ia bilang jangan bohong ke rakyat bahwa itu prestasi.

Kubu Oposisi tidak salah. Dengan pengakuan Pak Arcandra, bahkan rakyat biasa akan mengerti, "Artinya kalau kemarin proposal bisnis Pertamina kalah menguntungkan dibandingkan Chevron, Blok Rokan akan tetap dikelola asing donk."

Jangan bangga dengan iman ekonomi neoliberal. Serangan oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo justru kian gencar gara-gara banyak figur beriman neoliberal dalam pemerintahan.

Nah, untuk memperbaiki blunder pernyataan ini, saya sarankan tiga hal yang perlu disampaikan tim kampanye Joko Widodo.