Adil Menilai Galang Donasi Prabowo-Gerindra dan Kartu Sakti PSI (2)

Pada bagian 1 artikel ini, kita telah membahas latar belakang aplikasi donasi @GalangPerjuangan yang diluncurkan Prabowo dari Partai Gerindra, juga program sejenis dari PSI berupa Kartu Sakti. 

Pastikan Om-Tante telah terlebih dahulu membaca artikel Adil Menilai Gerakan Donasi Prabowo-Gerindra (Bagian 1)

Wajib iuran parpol sudah lazim di negara lain
Upaya menerapkan iuran partai seperti yang dilakukan PSI dan Gerindra sebenarnya hal standar dalam politik di luar negeri. Sudah dari dulu memang demikian seharusnya hubungan antara Parpol dan para anggotanya.

Donna Ferguson pernah menulis dalam The Guardian (13/6/2015) soal besarnya iuran anggota parpol di Inggris. Donna menginformasikan, Partai buruh menetapkan iuran paling besar 46,56 poundsterling (sekitar Rp 870-an ribu dalam kurs saat ini) per tahun untuk keanggotaan standar. Partai Konservatif adalah yang paling murah iuran anggotanya, 25 poundsterling (sekitar Rp 467 ribu) per tahun.

Partai politik di Inggris juga memberikan diskon iuran anggota kepada kaum muda, pengangguran dan rakyat miskin serta anggota militer. Iuran untuk remaja misalnya rata-rata hanya sebesar 5 pounds atau hampir Rp 100 ribu.

Om-Tante yang tak sempat membaca, boleh pirsa video Youtube berikut

Iuran adalah syarat yang ketat keanggotaan parpol di Inggris dan negara demokrasi maju lainnya. Tanpa membayar iuran, seseorang tidak bisa menjadi anggota Parpol.

Mungkin itu sebabnya, Lembaga International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA ("Online Political Crowdfunding: Political Party Innovation Primer 2." 2018) melaporkan, jumlah anggota Parpol di Inggris hanya 1 persen dari jumlah pemilih. 

Di Indonesia, dengan persyaratan verifikasi KPU terhadap parpol yang mengharuskan anggota minimal 1/1000 penduduk, pemberlakukan iuran mestinya sangat membantu beban biaya operasional partai politik.

Misalnya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan jumlah penduduk sekitar 350 ribu jiwa, cabang parpol di Kota Kupang wajib memiliki anggota minimal 350 orang. Jika diberlakukan iuran Rp 100.000 saja per anggota saja, dalam setahun pengurus Parpol tingkat kota menerima Rp 35 juta hanya dari iuran anggota. Cukup untuk membiayai sewa kantor yang representatif untuk standar harga di Kota Kupang.