Tika Maharani Puspita Sari (212111253)
Kasus Hukum dan Analisisnya Dalam Pandangan Filsafat Hukum Positivism
Kasus : Pengelolaan Transaksi Kredit dalam Sistem Keuangan Syariah
Dalam suatu negara yang menerapkan sistem keuangan berbasis hukum syariah, terdapat perdebatan terkait pengelolaan transaksi kredit. Beberapa pihak berpendapat bahwa perlu adanya peninjauan ulang terhadap mekanisme penentuan tingkat bunga, sementara yang lain berpendapat bahwa sistem yang ada sudah cukup sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Pandangan dari Filsafat Hukum Positivisme:
Dalam perspektif positivisme, fokus utama adalah pada hukum yang berlaku saat ini dan diukur berdasarkan peraturan yang telah diakui dan diterapkan oleh otoritas hukum yang sah. Dalam kasus ini, perubahan terhadap mekanisme transaksi kredit harus mempertimbangkan apakah perubahan tersebut telah disahkan oleh badan legislatif atau otoritas keuangan yang berwenang. Selain itu, perubahan tersebut harus dapat diimplementasikan dengan jelas dan dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik keuangan syariah.
Mazhab Hukum Positivism
Mazhab hukum positivisme, juga dikenal sebagai positivisme hukum, adalah sebuah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum adalah suatu fenomena sosial yang dapat diidentifikasi dan diukur dengan cara objektif. Menurut pandangan positivisme, hukum tidak tergantung pada nilai-nilai moral atau etika, melainkan semata-mata pada norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh otoritas hukum yang berwenang.
Tokoh-tokoh terkemuka dalam aliran positivisme hukum termasuk John Austin, H.L.A. Hart, dan Jeremy Bentham. John Austin, misalnya, mengemukakan teori "command theory", di mana hukum dianggap sebagai perintah dari otoritas yang didukung oleh ancaman sanksi.
Positivisme hukum menekankan pentingnya memisahkan hukum dari pertimbangan nilai-nilai moral atau etika pribadi, dan memandang hukum sebagai sesuatu yang dapat diamati dan dianalisis secara empiris. Dalam perspektif positivisme, hukum dapat dipelajari dan diterapkan tanpa mempertimbangkan apakah hukum tersebut "adil" atau "tidak adil" menurut standar etika atau moral tertentu.
Meskipun positivisme hukum memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori hukum modern, kritik terhadap pendekatan ini juga telah diajukan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan positivisme dapat mengabaikan aspek keadilan atau kebenaran moral dalam hukum. Pemikiran ini terus berkembang, dan banyak teori hukum modern menggabungkan elemen dari berbagai aliran filsafat hukum, termasuk positivisme, naturalisme, dan konstruktivisme.
Mazhab Hukum Positivism Dalam Hukum di Indonesia
Pandangan terhadap mazhab hukum positivisme dalam konteks hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa perspektif:
1. Keberlakuan Hukum Positivism.
Di Indonesia, hukum positif memiliki kekuatan hukum tertinggi. Artinya, hukum yang telah ditetapkan secara formal oleh otoritas hukum berlaku dan harus ditaati. Hal ini sesuai dengan prinsip positivisme hukum yang menekankan pada norma-norma hukum yang diakui oleh lembaga hukum yang berwenang.
2. Peran Negara dan Sistem Hukum.
Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada hukum positif, di mana hukum ditetapkan melalui proses legislasi dan dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum. Ini mencerminkan prinsip positivisme hukum yang menempatkan otoritas negara sebagai sumber utama hukum.
3. Kritik terhadap Hukum Positif.
Meskipun hukum positif memiliki kekuatan hukum tertinggi, ada kritik terhadap ketidaktegasan atau inkonsistensi dalam penerapan hukum di Indonesia. Beberapa kasus interpretasi hukum atau penegakan hukum yang kontroversial bisa menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan kepastian hukum.
4. Pentingnya Relevansi dengan Nilai-Nilai Lokal.
Beberapa kalangan berpendapat bahwa dalam menerapkan hukum positif di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kearifan lokal. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sementara hukum positif adalah sumber utama hukum, pengakuan terhadap kearifan lokal juga memiliki nilai yang penting.
5. Pengembangan Hukum dan Penafsiran.
Dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, para ahli hukum sering kali berperan dalam penafsiran dan pengembangan hukum. Meskipun hukum positif adalah landasan utama, interpretasi dan pengembangan hukum juga dapat terjadi melalui proses hukum dan keputusan pengadilan.
6. Integrasi dengan Sumber Hukum Lain.
Terdapat upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari sumber-sumber hukum lain, seperti nilai-nilai agama dan etika, ke dalam praktik hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif dominan, ada pengakuan terhadap sumber-sumber hukum lain yang dapat memberikan panduan dalam menetapkan kebijakan hukum.
Dalam keseluruhan, pandangan terhadap mazhab hukum positivisme di Indonesia mencerminkan penerapan sistem hukum yang didasarkan pada norma-norma hukum formal yang diakui oleh otoritas hukum negara. Namun, pengakuan terhadap nilai-nilai lokal dan aspek-aspek etis juga memiliki relevansi dalam perkembangan dan interpretasi hukum di negara ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H