Perpecahan Partai Politik: Dualisme Kepemimpinan Golkar

Konflik dalam sebuah tubuh parpol memang bukan lah suatu kasus yang baru dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, persoalan akan perpecahan partai memang sudah berakar panjang sejak dahulu sampai saat ini. Hal ini biasanya diakibatkan oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun eksternal. 

Secara umum, penulis melihat bahwa terdapat beberapa hal yang biasanya mendasari adanya sebuah perpecahan parpol, antara lain seperti perpecahan yang disebabkan oleh terjadinya sebuah perbedaan dalam hal ideologi, perbedaan akan sebuah pelaksanaan kebijakan, sampai persaingan terkait kontestasi kepemimpinan dalam tubuh partai. 

Di mana faktor-faktor tersebut dapat terlihat dari berbagai konflik yang sempat terjadi di panggung perpolitikan Indonesia, salah satunya seperti perpecahan kepemimpinan dualisme yang dialami oleh Partai Golkar. 

Dinamika perpecahan dalam Golkar memang telah sejak dahulu terjadi, sejak munas pada tahun 1998 misalnya, musyawarah ini akhirnya berujung pada pengunduran diri salah satu elite partai yakni Jenderal Purnawirawan Edi Sudrajat yang saat itu sempat memperebutkan kursi kepemimpinan Golkar dengan lawannya yakni Akbar Tandjung dan Sri Sultan ke-X. 

Selain itu, pada tahun 2014 terselenggaranya dua Munas di dalam Partai Golkar juga malah memberikan hasil struktur kepengurusan yang berbeda pula.  Kubu pertama (Munas IX di Bali) menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum, sementara kubu kedua yang menggelar Munas IX di Jakarta menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum. Hal ini akhirnya menyebabkan terjadinya saling klaim dan pengajuan gugatan dalam menentukan kepengurusan yang sah. 

Tak hanya itu, struktur kepengurusan Golkar yang paling baru pun sebenarnya sempat mengalami sedikit guncangan dalam proses pemilihan ketua umum partai, Bambang Soesatyo sebagai salah satu calon ketua partai saat itu memilih untuk mundur dari bursa kepemimpinan. 

Hal ini dilakukan karena kubu nya menunding ada keterlibatan istana dan tekanan terhadap beberapa DPD dalam kontestasi pencalonan ketua umum Partai Golkar. Sehingga, pada akhirnya pemilihan dilakukan melalui proses aklamasi.

Adapun, berbagai konflik yang terjadi pada internal partai pun akhirnya berujung pada perpecahan dari berbagai elite-elite Partai Golkar itu sendiri. 

Banyak dari mereka yang pada akhirnya memisahkan diri dengan keluar dari partai untuk dapat mendirikan berbagai partai politik baru, diantaranya dapat dilihat seperti pengunduran diri Wiranto yang selanjutnya disusul oleh pendirian Partai Hanura, kemudian Partai Gerindra yang didirikan Prabowo Subianto, dan Surya Paloh yang mereformasi Nasdem menjadi sebuah partai politik. Sebagian dari mereka mengambil langkah tersebut diakibatkan oleh adanya perebutan posisi dalam partai sehingga pada akhirnya menciptakan kendaraan politiknya sendiri untuk mempunyai kekuasaan yang lebih.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa salah satu penyebab terjadinya perpecahan tersebut memang diakibatkan oleh perbedaan pandangan diantara elite-elite partai terutama dalam konteks pragmatisme politik masing-masing yang semakin membuat mereka jauh dari akar aturan filosofis partai. 

Terjadinya sebuah dualisme kepemimpinan pada tubuh partai tersebut juga pada akhirnya akan berimbas pada citra partai di masyarakat. Masyarakat akan menilai bahwa partai ternyata belum dapat secara penuh menjalankan fungsinya sebagai pengatur konflik karena dalam tubuh partai itu sendiri pun yang masih seringkali mengalami persoalan. 

Oleh karenanya, proses musyawarah, pemanfaatan mahkamah partai, proses hukum melalui pengadilan, sampai dengan proses-proses rekonsiliasi,  dan mediasi partai harus tetap terus dilakukan guna sebagai buah solusi perpecahan partai. 

Selain itu, penguatan komunikasi dan posisi ideologi partai politik juga merupakan hal yang penting yang harus terus dipegang oleh setiap kader partai. 

Hal ini menjadi suatu hal yang krusial agar setiap kader terus mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan golongan maupun pribadi. Maka dapat disimpulkan bahwa dasar akan keberadaan partai yang jauh dari sebuah konflik perlu untuk menjadi fokus perhatian dari para kader partai, guna eksistensi partai yang bisa terus berada di tengah kepercayaan masyarakat.