Di Idul Fitri tahun ini, Indonesia diguncang suatu peristiwa kerusuhan yang cukup memprihatinkan terkait adanya insiden pembakaran mushala di Karubaga, Kabupaten Tolikara (17/7). Sebuah peristiwa yang menurut Kementrian Sosial telah memaksa lebih dari 150 orang mengungsi[1] dan merusak kerukunan umat beragama di tanah Papua itu, ironisnya justru terjadi pada saat umat Muslim tengah merayakan hari besar keagamaan tersebut. Tak kurang mulai dari masyarakat awam, netizen, ormas keagamaan dan tokoh-tokoh nasional/keagamaan/militer hingga wakil Presiden RI turut menyatakan kekuatirannya dan menyerukan semua pihak terkait untuk segera mengambil tindakan penanggulangan secara efektif dan terkendali.
Dituntutnya suatu reaksi cepat kepada pemerintah untuk menangani hal ini tentu saja sangat dimengerti, mengingat karakteristik insiden Tolikara memiliki potensi keserupaan dengan konflik Ambon dan Poso belasan tahun silam, dimana hal tersebut memunculkan kembali trauma masyarakat Indonesia terhadap model konflik berbasis keagamaan (Putra, 2012). Diperburuk lagi, insiden kali ini juga ramai diwarnai oleh adanya kesimpang-siuran atas duduk perkara yang sebenarnya terjadi, disebabkan oleh begitu banyaknya berita yang bercampur opini/asumsi yang beredar di masyarakat secara viral. Kesimpang-siuran ini dapat terlihat, misalnya, oleh adanya beragam versi kronologi, sebab-musabab hingga perdebatan apakah yang diserang/dibakar itu mushala ataukah masjid – yang akhirnya membuat masyarakat umum bingung dan terpancing untuk turut memperkeruh suasana. Dari pantauan yang penulis sendiri temukan di kalangan netizen ibukota, sejumlah pihak yang merasa “mengerti” situasi insiden di sana, justru berlomba-lomba menyebarkan berita menurut versi kebenaran mereka masing-masing, dan bahkan memprovokasi publik untuk melakukan sejumlah tindakan balasan. Prilaku yang malah membuat situasi menjadi semakin panas ini, tak ayal lagi akhirnya memunculkan dua insiden susulan di Bantul - DIY dan Purworejo - Jawa Tengah dengan terjadinya percobaan pembakaran pintu gereja (20/7) di kedua daerah tersebut. Belum lagi, muncul pula ancaman keamanan yang diterima oleh beberapa gereja di Jawa Barat dan Timur2. Menkominfo RI Rudiantara dan juga tokoh-tokoh keagamaan nasional bahkan sampai harus menyerukan para netizen untuk tidak terus membuat pernyataan/informasi melalui media sosial yang bisa memperkeruh situasi pasca insiden3 dan memohon semua pihak untuk menahan diri sembari menunggu hasil investigasi dari pihak berwenang. Seruan ini – yang meski terbilang reaktif terhadap seruan lain yang bersifat pro-konflik – terbukti lumayan efektif dan bahkan secara perlahan-lahan mampu membalikkan kesadaran masyarakat untuk lebih memilih penyelesaian konstruktif tinimbang larut dalam pusaran persengketaan yang berpotensi merembet ke daerah lain tersebut. Terbukti, hanya dalam waktu hitungan minggu dari pasca insiden, sejumlah inisiatif yang berfokus pada korban dan rekonstruksi mushala serta rumah-rumah penduduk yang terbakar pun mengalir secara mandiri dari beragam lapisan masyarakat, baik itu dari kalangan Islam maupun Kristen yang berada di sekitar lokasi insiden, maupun daerah-daerah lain di Nusantara.
Kini sebulan pasca insiden, situasi Tolikara perlahan-lahan berangsur pulih. Baik pemerintah maupun masyarakat terus bergerak cepat untuk membangun kembali wilayah tersebut. Sejumlah pelaku penyerangan pun sudah dimeja-hijaukan, dan para ibu, manula serta anak-anak telah menerima trauma healing dari Kementrian Sosial. Ini tentu kabar baik untuk kita semua. Namun begitu, peristiwa Tolikara juga meninggalkan sejumlah catatan penting bagi situasi toleransi beragama di Indonesia, khususnya bagi kaum Muslim di tanah air. Menurut penulis terdapat setidaknya tiga hal yang patut direnungkan dari kejadian tersebut, utamanya bila kita tinjau dari perspektif Psikologi Toleransi Islam. Ketiga hal tersebut, yakni: Respon Muslim terhadap insiden Tolikara, peran otoritas keagamaan/pemerintah dan momen Ramadhan.
Respon Muslim Terhadap Insiden; Kasus Netizen
Meski bermanfaat dalam menyambung silaturrahmi dan menyediakan informasi yang berlimpah serta cepat, namun tak dapat dipungkiri di sisi lain media sosial (FB, Twitter, dll) juga mampu berperan besar dalam menyebarkan berita kebohongan (hoax/fitnah), menciptakan konflik dan meradikalisasi pemikiran seseorang (Theohary, 2015). Sejumlah kelompok ekstrim keagamaan semacam Al-Qaeda dan ISIS bahkan paham dan memanfaatkan betul peran medium ini guna menyebarkan paham radikal yang mereka anut, serta menggalang dukungan, simpati, dan merekrut anggota baru.
Munculnya seruan dan kecaman dari pihak pemerintah maupun para tokoh agama atas prilaku sebagian netizen yang cenderung memperuncing insinden Tolikara, menunjukkan kepada kita bahwa aksi para kaum ekstrimis keagamaan yang tidak ingin melihat perdamaian di wilayah Indonesia itu terbilang lumayan berhasil. Hal ini terlihat, meski detail terbakarnya mushala di Karubaga simpang siur antara lebih dahulu dipicu oleh serangan ataukah terbakarnya pasar, namun mereka mampu mempengaruhi dan menjerumuskan sebagian hati dan pikiran netizen untuk tak berhati-hati dalam memilah dan meneliti setiap informasi yang mereka terima dan sebarkan kembali. Peristiwa Tolikara yang terbilang cukup kompleks mereka reduksi menjadi semata-semata murni sebagai sebuah konflik keagamaan horizontal dan berusaha membawanya hingga keluar dari wilayah konflik itu sendiri hingga munculah insiden pembalasan yang terjadi di beberapa wilayah pulau Jawa. Prilaku mengeneralisir insiden seperti ini tentu sangat berbahaya. Bukan saja karena ia akan menumbuh-suburkan sikap bad prejudice dan intoleransi di kalangan umat Islam terhadap umat Kristen dan umat-umat lainnya secara umum – yang besar kemungkinan mereka juga tidak setuju dengan adanya penyerangan tersebut – namun ia juga mengancam keutuhan perdamaian yang telah berjalan baik di Indonesia.
Di sisi lain, fenomena prilaku netizen itu juga mengindikasikan pula kepada kita adanya ketidak-siapan sebagian muslim terhadap situasi dunia yang terus mengglobal, yang salah satunya mewujud dengan hadirnya dunia cyber. Sebuah dunia yang makin mendekatkan, menghubungkan dan nyaris nir-batas ini, memang rentan akan persinggungan yang berpotensi menghasilkan konflik individual maupun antar kelompok.
Dibutuhkannya suatu pemahaman, kesiapan dan prilaku mawas diri yang baik terhadap tantangan dunia tersebut, utamanya terkait berlimpahnya informasi dan terbukanya interaksi bebas dengan kelompok-kelompok yang sangat berbeda dari kita, kiranya sejalan dengan seruan Al-Quran sendiri yang menuntut kaum beriman agar berhati-hati kala menerima suatu kabar yang berpotensi fitnah4. Selain itu, konsep toleransi Islam juga menekankan pentingnya membangun kesadaran akan adanya realitas keragaman ciptaan Tuhan sebagai bentuk penerimaan sunnatullah.
Peran Otoritas Keagamaan/Pemerintah (Associationalism)
Dalam psikologi toleransi, terdapat teori yang menyatakan bahwa pemegang otoritas keagamaan (ulama, pendeta) mampu berperan menghasilkan konflik antar umat (Sarkissian, 2011). Teori ini memang terdengar provokatif. Sejumlah kasus konflik/perang agama/sekte yang banyak terjadi, menunjukkan hal tersebut. Kasus penindasan atas komunitas Muslim Rohingya yang digerakkan oleh seorang pendeta Budhist Myanmar beberapa waktu lalu menunjukkan fakta demikian. Namun begitu, dalam kasus Tolikara ini kita beruntung bahwa para ulama berpengaruh di negeri ini, yang ada di ormas NU, Muhammadiyah dan yang lain-lainnya, tidak ikut terpancing dalam pusaran konflik, melainkan mereka justru mencoba menenangkan masyarakat luas agar mampu menahan diri dan terbukti berhasil.
