Karakteristik masyarakat Indonesia yang heterogen memang menjadi tantangan, berbagai macam latar belakang, budaya, kepentingan dan sifat pembawaan individu ini juga berkontribusi dalam penanganan pandemi. Dalam hal ini pemerintah harus transparan dalam mensosialisasikan segala macam peraturan, kebijakan dsb, agar tujuan hal tersebut dapat tersampaikan dan dipahami oleh masyarakat Indonesia yang plural ini. Tidak akan ada istilah miss understanding dan mosi tidak percaya pada pemerintah. sehingga masyarakat dapat mematuhi apa yang menjadi peraturan dan menjauhi apa yang menjadi larangan.
Kemudian, tantangan lain yang menjadi penyebab lambat dan belum berhasilnya penanganan pandemi di Indonesia juga karena jumlah penduduk Indonesia yang banyak tidak seimbang dengan tenaga kesehatan. Dapat dibayangkan rasio jumlah dosen dan jumlah pasien di Indonesia berada pada angka 0.64 dokter per 1000 pasien (UNAIR, 2020). Selain itu, luas nya wilayah Indonesia yang mengakibatkan pemerataan sarana dan fasilitas kesehatan untuk penanganan pandemi ini menjadi lambat. Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, “di beberapa daerah khususnya di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) masih kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Jumlah DTPK yang ada berdasarkan Perpres No. 63 tahun 2020 sebanyak 62 Kabupaten.” (Novrizaldi, 2020)
Pandemi covid-19 akan segera selesai apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang efektif, dan tepat sasaran. Namun selain pemerintah, masyarakat pun harus patuh pada himbauan pemerintah mengenai protokol kesehatan dan kebijakan-kebijakan lain yang berkenaan dengan penanganan pandemi ini. Indonesia yang pulih dari pandemi adalah Indonesia yang setiap rakyat nya bahu membahu saling menjaga dan berempati. Dengan produktif dari rumah, menghindari kerumunan, menjaga kesehatan akan sangat berarti bagi mereka yang masih keras berjuang di garda terdepan.
