  
Selain dengan menerapkan kedua teori tersebut, dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Dukungan Teknologi dalam Pemerintahan Modern
Penggunaan teknologi digital dapat memperkuat penerapan kedua teori ini:
- E-Government: Membuka akses layanan pemerintah secara online untuk meminimalkan kontak langsung yang dapat membuka peluang korupsi.
- Big Data Analytics: Mengidentifikasi anomali dalam pengeluaran keuangan pemerintah yang mencurigakan.
- Blockchain: Meningkatkan transparansi dalam transaksi pemerintah.
2. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Media
Pelibatan masyarakat dan media sebagai pengawas independen juga menjadi elemen penting. Misalnya:
- Melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam evaluasi kebijakan.
- Membuka kanal komunikasi untuk melaporkan indikasi korupsi.
3. Penerapan Regulasi dan Penegakan Hukum yang Kuat
Langkah terakhir yang tak kalah penting adalah memperkuat regulasi dan memastikan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan transparan, sesuai dengan prinsip kedua teori ini. Pemerintah dapat melakukan langkah-langkah berikut:
Memperkuat Sistem Hukum:
- Meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga antikorupsi agar dapat menangani kasus korupsi secara efektif.
- Membuat undang-undang antikorupsi yang tegas dengan sanksi yang memiliki efek jera.
Menjamin Konsistensi Penegakan Hukum:
- Menghindari diskriminasi dalam penanganan kasus korupsi, baik terhadap pejabat tinggi maupun pegawai biasa.
- Melindungi saksi, pelapor, dan investigasi kasus korupsi dari intervensi politik atau intimidasi.
Memublikasikan Kasus dan Hukuman:
- Memastikan semua kasus korupsi diungkap secara transparan kepada masyarakat, termasuk rincian hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi.
