Mohon tunggu...
TIARA KUMASTUTI
TIARA KUMASTUTI Mohon Tunggu... Lainnya - 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

hello!

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia

15 November 2020   18:47 Diperbarui: 15 November 2020   19:02 14662
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber: ayoksinau.com

Apa Sih Masyarakat Madani Itu ?

Masyarakat madani adalah masyarakat modern yang mempunyai ciri khas demokratisasi dalam berinteraksi dengan masyarakat yang semakin beraneka ragam. Di tengah era modern seperti ini, masyarakat diharapkan mampu untuk mengkoordinasikan dirinya sendiri, dan menumbuhkan kesadarannya dalam perwujudan peradaban yang lebih maju.

Bagaimana Sih Karakteristik Masyarakat Madani Itu ?

Masyarakat madani memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

  • Ruang Publik Yang Bebas

yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik.

  • Demokratisasi

yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi : 

(1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

(2) Pers yang bebas

(3) Supremasi hukum

(4) Perguruan Tinggi

(5) Partai politik

  • Toleransi

yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain.

  • Keadilan sosial

yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsiaonal antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya.

  • Partisipasi sosial

yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab.

  • Supremasi hukum

yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.

Tantangan dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia

  1. Masih rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan politik di Indonesia, kurangnya rasa nasionalisme dan kepedulian terkait masalah-masalah yang dihadapi negara Indonesia sehingga sulit untuk menerapkan masyarakat yang memiliki akses penuh dalam kegiatan publik, melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul serta menyampaikan informasi kepada publik.
  2. Kurangnya sikap toleransi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama.
  3. Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terkait keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban.

Kendala-kendala dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia

Adapun hal-hal yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai di Indonesia menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan masyarakat madani, hal itu pun tidak terlepas dari kurang meratanya pendidikan di Indonesia.
  2. Masih rendahnya pengetahuan serta pendidikan masyarakat Indonesia terkait isu-isu politik.
  3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter.
  4. Tingginya angka pekerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
  5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dalam jumlah yang besar.
  6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi.

Bagaimana Hambatan dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia ?

Hambatan-hambatan di dalam penerapan masyarakat madani di Indonesia dapat kita lihat dengan adanya kelompok-kelompok organisasi tertentu yang masih mengelola isu berdasarkan kepentingannya sendiri dan enggan untuk melakukan kerjasama serta masih adanya beberapa kelompok organisasi di daerah yang kurang paham terkait integrasi, sosialisasi, dan kurang mengetahui perkembangan isu-isu yang beredar.

Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia masih harus memaksimalkan kembali kesadaran akan sikap demokrasi, sikap transparansi, sikap toleransi, sikap partisipasi, sikap nasionalisme dan lain sebagainya. Adanya sikap-sikap tersebut akan dapat mewujudkan karakter masyarakat madani yang memiliki berbagai manfaat positif bagi kedaulatan demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal yang membedakan konsep masyarakat madani adalah tidak adanya pengaitan prinsip tatanannya dengan agama tertentu. Pemberdayaan masyarakat madani harus terus ditingkatkan dan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari setiap penyelenggara negara. Untuk menjamin peradaban bangsa yang lebih baik di masa depan, diperlukan adanya pengembangan pemberdayaan antara wilayah (domain) negara (state), masyarakat (civil society) dan pasar (market) secara seimbang dan teratur. Oleh karena itu, masyarakat madani harus terus dikembangkan sejalan dengan demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. 

Salah satu cara untuk mewujudkan konsep masyarakat madani adalah dengan demokratisasi pendidikan. Demokratisasi pendidikan berguna untuk mempersiapkan calon-calon penerus bangsa agar terbiasa untuk bebas dalam mengeluarkan pendapat, serta terbiasa untuk menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, terbiasa bergaul dengan masyarakat, serta mau mempelajari hal-hal terkait kemasyarakatan.

Dengan kata lain, masyarakat harus saling menjaga keseimbangan dalam penegakan hukum yang sehat dan demokrasi. Semua masyarakat memiliki kedudukan yang sama, menjadi anggota masyarakat madani maupun perangkat negara hendaknya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi demokrasi di Indonesia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun