Konsep Awal Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Bantuan Langsung Tunai, atau biasa dikenal BLT, merupakan program yang pertama kali diluncurkan pada 10 September 2005 ketika terjadi kenaikan harga Bahan Baku Minyak (BBM) dunia. Â Pada 2004, pemerintah Indonesia memotong subsidi minyak karena hanya digunakan oleh masyarakat kalangan menengah ke atas dalam bidang industri dan tidak menyentuh masyarakat umum, khususnya dari kalangan bawah. Terdapat sekitar 75% BBM telah digunakan sejak tahun 1998 sampai 2005. Untuk itu, pemerintah, dengan ide dari Jusuf Kalla pada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meluncurkan Program BLT. Program ini dibarengi dengan kebijakan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat yang berlaku pada Oktober 2005 -- Desember 2006.
Pada 2008, BLT kembali dilakukan karena peningkatan kembali harga BBM di pasar internasional hingga mencapai US$ 120 /barel. Pelaksanaannya kembali dengan penerbitan kebijakan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2008. Pemerintah mengeluarkan Rp100.000/bulan dalam 7 bulan, sejak Juni -- Desember 2008, kepada 19.02 juta rumah tangga sasaran (RTS). Proses pencairan dana dilakukan dalam dua tahap, pertama sebesar Rp300.000 dan kedua Rp400.000.
Berikutnya, pada tahun 2013, pemerintah kembali melaksanakan BLT dengan nama baru, yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Jumlah anggaran pada BLSM sebesar Rp3,8 triliun dengan sasaran 18,5 keluarga miskin dan dikeluarkan Rp100.000/bulan. Pemerintah kembali mengeluarkan program baru sejenis dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) dengan syarat berasal dari keluarga tidak mampu dan harus menyekolahkan anaknya, dalam rentang usia 0 -- 15 tahun, dan rutin melakukan pengecekan kesehatan.
Dapat disimpulkan, BLT merupakan program usungan pemerintah dalam bentuk uang tunai yang didistribusikan langsung untuk masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Jika melihat prosesnya, pelaksanaan BLT tergolong cepat dengan hanya memberikan uang kepada masyarakat sasaran. Program ini bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan di kalangan masyarakat miskin dan mencegah penurunan kesejahteraan masyarakat akibat faktor ekonomi. Pelaksanaan BLT bersifat sementara dan situasional hanya dalam situasi tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman, BLT pemerintah mengalami perkembangan ragam, mulai dari BLT Subsidi Upah, BLT Dana Desa, BLT UMKM, Program Kartu Prakerja, Bantuan Pokok Non-Tunai (dalam bentuk uang digital/bank), BLT Covid 19, BLT El Nino dan sebagainya.
Â
Meninjau Pelaksanaan dan Kebijakan Program BLT di Lapangan
Program BLT memiliki dinamika tersendiri dalam proses pelaksanaan nya. Identifikasi permasalahan dilakukan oleh pemerintah untuk memetakan permasalahan sosial apa saja yang dapat ditangani dengan BLT. Contoh permasalahan situasional seperti kenaikan harga BB dan pandemi Covid 19 yang berdampak langsung pada kesejahteraan hidup masyarakat. Beberapa BLT tetap yang rutin diberikan seperti BLT Dana Desa yang diberikan sebesar Rp300.000 per bulan.
Jika meninjau kelebihannya, kebermanfaatan BLT dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dengan mengelola sendiri dana bantuan yang diterima. Dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing keluarga. Dalam penelitian Husni A., dkk, dana BLT Covid 19 digunakan untuk membeli kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Beberapa masyarakat juga menggunakan dana bantuan BLT untuk modal usaha atau bisnis dengan harapan dapat melipatgandakan uang tersebut. Walaupun tak sedikit yang mengalami kerugian akibat minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola usaha atau bisnis.
Program BLT tergolong kontroversial di seluruh kalangan masyarakat karena kekurangan dan berbagai praktik yang menghiasi pelaksanaan program ini. Salah satu praktik yang kerap kali dilakukan, bahkan hingga berulang kali, adalah maladministrasi. Menurut Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017, maladministrasi adalah perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Praktik maladministrasi dalam program BLT dapat terjadi sejak di masa awal hingga akhir pelaksanaan.
Dalam penelitian Siswanti. W, 2008, pelaksanaan BLT di Kebumen mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat, mulai dari pendataan kelayakan masyarakat yang kurang akurat, antrean panjang yang tidak manusiawi, hingga pemangkasan dana BLT oleh aparatur desa. Pemangkasan dana BLT dilakukan dengan alasan untuk kepentingan warga desa, pembangunan infrastruktur desa, dan alasan lain yang tidak kredibel. Terjadi pula mistargeting atau salah sasaran dalam distribusi dana bantuan. Contohnya di Kebumen, aparatur desa memutuskan untuk menentang aturan dengan membagi rata BLT karena terdapat beberapa warga yang tidak lolos verifikasi, serta dengan alasan kesetiakawanan dan kepedulian antarwarga karena pedesaan masih teguh pada solidaritas mekanik. Contoh lain, saat pelaksanaan BLT Covid 19, banyak persepsi negatif muncul karena kekecewaan masyarakat yang tidak menerima bantuan, padahal mereka sama terdampaknya, atau bahkan lebih kesulitan, dibandingkan dengan masyarakat yang menerima bantuan.
